PADANG - Pariamantoday.com – Walikota Padang, Fadly Amran, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Pelayanan Pertanahan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, di Auditorium Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Senin (28/4/2025).
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Anggota DPR RI, Andre Rosiade; Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi; Kepala Kantor Wilayah BPN Sumbar, Teddi Guspriadi; para bupati dan walikota se-Sumbar; kepala kantor BPN kabupaten/kota; serta sejumlah unsur terkait lainnya.
Dalam sesi wawancara, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyampaikan bahwa Rakor tersebut bertujuan memperkuat koordinasi antara Kementerian ATR/BPN dengan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di Sumbar.
Sejumlah isu strategis menjadi pembahasan utama, antara lain percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa pertanahan, pelaksanaan reforma agraria, penanganan tumpang tindih lahan, hingga penindakan terhadap perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak memenuhi kewajiban plasmanya.
Nusron Wahid juga menyoroti pentingnya percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), percepatan pengajuan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) oleh pemerintah daerah, serta sertifikasi tanah wakaf.
Dalam kesempatan tersebut, Walikota Padang Fadly Amran menyampaikan aspirasi masyarakat Kecamatan Koto Tangah terkait percepatan redistribusi Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1/Koto Tangah.
Fadly mengungkapkan bahwa masyarakat telah mempersiapkan proses inventarisasi Data Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (DIP4T) selama setahun terakhir. Namun, kekhawatiran muncul di tengah informasi mengenai refocusing anggaran yang dikhawatirkan dapat menghambat kelanjutan proses redistribusi tersebut.
"Masyarakat sudah menyiapkan inventarisasi Data Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (DIP4T) dan berharap proses redistribusi dapat segera berlanjut. Kami tentu berharap kepada Pak Menteri, semoga tahun ini redistribusi ini bisa terealisasi," ujar Fadly Amran.
Rakor ini diharapkan mampu mempercepat realisasi program pertanahan di Sumatera Barat, sekaligus memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. (Dion)
