Pariaman – Pemerintah Kota Pariaman resmi meluncurkan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi petugas keagamaan dan lembaga adat. Inisiatif ini merupakan bagian dari program 100 hari kerja Walikota Yota Balad dan Wakil Walikota Mulyadi, dan bertujuan memberikan perlindungan kepada kelompok pekerja nonformal yang selama ini belum tercakup dalam skema jaminan sosial nasional.
Peluncuran program dilakukan Kamis (24/4) di Aula Balaikota Pariaman. Dalam sambutannya, Walikota Yota Balad menyebut langkah ini sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap mereka yang berperan penting dalam menjaga nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat.
“Petugas keagamaan dan tokoh adat adalah bagian vital dari struktur sosial kita. Mereka berkontribusi besar namun belum banyak mendapat perlindungan. Program ini adalah bentuk penghormatan dan perlindungan negara terhadap mereka,” ujar Yota Balad.
Pada tahap awal, sebanyak 1.051 orang akan didaftarkan sebagai penerima manfaat. Pemerintah menargetkan jumlah itu akan meningkat hingga mencapai 5.000 peserta di seluruh wilayah Kota Pariaman dalam beberapa tahun ke depan.
Skema perlindungan yang diberikan mencakup dua jenis jaminan utama: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Kedua skema ini dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang menjadi mitra resmi Pemko Pariaman dalam program ini.
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP Naker), Gusniyetti Zaunit menjelaskan bahwa program itu dirancang untuk menjangkau sektor pekerja nonformal yang rentan namun memiliki kontribusi sosial yang signifikan.
Dalam kesempatan yang sama, Walikota juga memaparkan program prioritas lain yang tengah berjalan di bawah kepemimpinan Balad–Mulyadi, termasuk bimbingan belajar gratis, penguatan program SAGA SAJA Plus, fasilitasi pendidikan luar negeri untuk mahasiswa asal Pariaman, serta pembagian seragam gratis bagi siswa kelas 1 SD.
Peluncuran ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak karena dianggap mampu memperluas cakupan perlindungan sosial sekaligus mengangkat peran strategis petugas keagamaan dan tokoh adat dalam pembangunan sosial di tingkat lokal. (*)
