Pariaman – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali memberikan apresiasi kepada Wali Kota Pariaman, Yota Balad, atas keberhasilan daerahnya dalam mengendalikan inflasi. Kota Pariaman dinobatkan sebagai kota dengan indeks perkembangan harga (IPH) terendah secara nasional, mengungguli sejumlah kota lain di Indonesia.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan penghargaan ini dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang digelar secara virtual pada Senin (24/3).
"Kami mengapresiasi Wali Kota Pariaman, Yota Balad, yang berhasil menjadikan daerahnya sebagai kota terbaik dalam pengendalian inflasi. Sebelumnya, Kota Pariaman juga mencatat prestasi sebagai kota terbaik dalam E-Purchasing di Indonesia tahun 2024," ujar Tito Karnavian dalam pertemuan yang diikuti oleh berbagai instansi vertikal serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Berdasarkan data terbaru, inflasi di Kota Pariaman berada di level -3,30 persen pada pekan ketiga Maret 2025, menjadikannya kota dengan inflasi terendah di Indonesia. Kota ini mengungguli Kota Sungai Penuh (Jambi) dengan -3,27 persen, Kota Sabang (Aceh) di -3,22 persen, dan Kota Payakumbuh (Sumatera Barat) yang mencatat -3,08 persen.
Mendagri berharap capaian ini dapat dipertahankan agar daya beli masyarakat terus meningkat dan sirkulasi uang di daerah semakin baik.
Sementara itu, Wali Kota Pariaman, Yota Balad, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam upaya pengendalian inflasi.
"Kami telah menerapkan berbagai kebijakan agar peredaran uang di masyarakat tetap tinggi, sehingga target yang ditetapkan pemerintah pusat bisa tercapai," katanya.
Ia juga menekankan bahwa harga bahan pokok strategis seperti cabai rawit, daging, minyak goreng, gula pasir, bawang merah, dan cabai keriting tetap terjaga stabil di Kota Pariaman.
Rakor ini turut dihadiri oleh perwakilan Forkopimda dari unsur Kepolisian dan TNI, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setdako Pariaman, Sadrianto, Kabag Kesra Setdako Pariaman, Delri Soni, serta sejumlah kepala OPD terkait. (*)
