Oleh: Oyong Liza Piliang
Pariamantoday - #Sketsa - Ekonomi adalah nadi sebuah bangsa, mengalir seperti sungai yang membawa kehidupan ke setiap sudut negeri. Ia tidak mengenal batas administratif, tidak memihak pada birokrasi. Selama uang berpindah tangan, pasar tetap hidup, roda terus berputar, dan harapan tumbuh di sela-sela keringat para pekerja.
Namun, apa jadinya jika aliran ini tersumbat? Jika uang yang seharusnya menghidupi masyarakat justru tertahan di lembaran kebijakan, di antara angka-angka yang dipangkas demi efisiensi?
Lihatlah ke Pariaman, kota kecil di pesisir Sumatera Barat. Di sini, ekonomi bukan ditopang oleh industri atau inovasi, melainkan oleh anggaran pemerintah yang mengalir ke kantong para pegawai negeri. Ketika pemerintah pusat memperketat transfer dana ke daerah, dampaknya lebih dari sekadar defisit dalam laporan keuangan. Warung makan kehilangan pelanggan, tukang ojek merana di pinggir jalan, dan pedagang kecil menatap lapaknya yang kian sepi.
5000 pegawai dari 90.000 penduduk menjadi penggerak utama ekonomi lokal. Dan ketika mereka mulai berhemat, efeknya menjalar ke segala arah, seperti ombak yang perlahan surut meninggalkan pantai dalam kehampaan.
Tapi Pariaman hanyalah satu dari sekian banyak kota yang mengalami hal serupa. Ini bukan sekadar cerita tentang satu daerah, melainkan gambaran besar tentang apa yang terjadi ketika uang berhenti bergerak.
Di tengah kesuraman ini, sebuah gagasan lahir—Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah berjanji membangun koperasi di puluhan ribu desa, masing-masing diberi suntikan dana miliaran rupiah. Sebuah mimpi indah yang menjanjikan kemandirian ekonomi desa, mengubah ketergantungan menjadi kedaulatan.
Namun, sejarah memiliki cara sendiri untuk mengajarkan kita kehati-hatian. Tak terhitung banyaknya program ambisius yang tenggelam dalam arus birokrasi, terseret oleh gelombang korupsi, atau terdampar di pantai ketidakbecusan. Jika koperasi ini hanya menjadi wadah bagi segelintir elite lokal untuk memperkaya diri, maka harapan itu akan sirna sebelum sempat bertunas.
---
Tak lama setelah Minyak Kita diperkenalkan sebagai solusi bagi rakyat kecil, kenyataan pahit mulai terkuak. Satu liter yang dijanjikan ternyata hanya 700-800 ml, sebuah ironi dari kebijakan yang seharusnya meringankan beban masyarakat.
Ini bukan sekadar masalah minyak goreng, tetapi potret bagaimana ekonomi bisa dimanipulasi dalam diam. Ketika harga dikendalikan oleh pemerintah, produsen mencari celah untuk tetap bertahan. Sedikit demi sedikit, kepercayaan rakyat terkikis, karena mereka sadar bahwa apa yang tampak sebagai bantuan, bisa jadi adalah pengorbanan mereka sendiri.
Dan kita bertanya-tanya: jika satu liter minyak bisa dikurangi, lalu apalagi yang telah diambil dari kita tanpa kita sadari?
Sementara itu, rupiah perlahan kehilangan kekuatannya. Hari ini, ia berdiri di angka Rp16.599 per dolar AS, melemah seperti daun yang tak lagi mampu bertahan di ranting.
Bagi masyarakat awam, angka ini mungkin tak lebih dari sekadar berita di layar ponsel. Namun, mereka yang menggantungkan hidup pada barang impor mulai merasakannya. Harga pangan naik, obat-obatan semakin mahal, dan pabrik-pabrik mulai menghitung ulang biaya produksinya.
Satu-satunya yang tidak berubah adalah gaji mereka. Angka di slip pembayaran tetap, sementara harga di pasar terus bergerak naik. Ini bukan sekadar krisis ekonomi, tetapi juga krisis ketahanan—sebuah perjuangan sehari-hari yang semakin berat untuk dijalani.
Mudik yang Lesu, Konsumsi yang Tersendat
Ada satu momen dalam setahun di mana ekonomi bergerak dengan liar—mudik. Jutaan orang berpindah, membawa miliaran rupiah ke kampung halaman, menghidupkan desa-desa yang biasanya sepi dalam 11 bulan lainnya.
Tapi tahun ini, angka itu menurun drastis. 46,5 juta orang memilih untuk tetap tinggal, bukan karena mereka tidak rindu, tetapi karena mereka tidak mampu.
Ketika pemudik berkurang, pasar kehilangan pembeli, pedagang kehilangan pelanggan, dan rumah makan di jalur-jalur utama kehilangan hiruk-pikuknya. Ekonomi yang seharusnya melonjak justru terjebak dalam lingkaran lesu. Dan inilah awal dari spiral yang lebih mengkhawatirkan: ketika daya beli melemah, bisnis merugi, produksi melambat, dan lapangan kerja menyusut.
Seperti lilin yang redup sebelum benar-benar padam.
---
Indonesia kini berdiri di tepi jurang pilihan. Apakah kita akan menemukan jalan keluar yang nyata, ataukah kita akan terus mengandalkan solusi tambal sulam yang hanya menunda kehancuran?
Koperasi Desa Merah Putih, Minyak Kita, penguatan rupiah—semua ini terdengar seperti langkah besar. Tapi tanpa eksekusi yang matang, tanpa transparansi yang ketat, dan tanpa pengawasan yang nyata, mereka bisa menjadi sekadar ilusi dalam badai ekonomi yang semakin mencekam. Belum lagi program makan bergizi gratis (MBG) dan pembentukan embung Danantara, semakin memangkas program-program yang selama ini menghidupi orang banyak, memberi pekerjaan bagi rakyat kecil.
Di balik gemerlap visi pembangunan, ada bayang-bayang ketidakpastian yang kian memanjang. Pembayaran yang tersendat menghantui proyek-proyek strategis, termasuk MRT, seperti arus yang melambat sebelum akhirnya surut. Kontraktor mulai gelisah, subkontraktor menggigil dalam ketidakpastian, dan para pekerja harian bertanya-tanya apakah besok masih ada upah yang bisa dibawa pulang.
Ini bukan sekadar penundaan angka di neraca keuangan—ini adalah denyut ekonomi yang melemah, kepercayaan investor yang terkikis, dan impian infrastruktur yang terancam berubah menjadi bangunan tanpa nyawa. Jika uang berhenti mengalir, penundaan pembayaran, maka pembangunan pun tak lebih dari kerangka besi yang menunggu takdirnya.
