Pariaman – Menjelang pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024, pemerintah telah menyusun serangkaian agenda untuk memastikan kesiapan para pemimpin daerah dalam menjalankan tugas mereka. Agenda ini mencakup pemeriksaan kesehatan, gladi kotor dan gladi bersih, pelantikan di Istana Negara, serta retret pembekalan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Di sisi lain, proses pelantikan ini juga diwarnai oleh gugatan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), yang masih berlangsung untuk beberapa daerah.
Pemeriksaan Kesehatan: 16 Februari 2025
Dikutip dari berbagai sumber, Minggu, 16 Februari 2025, sebanyak 481 kepala daerah terpilih, yang terdiri dari 37 gubernur, 358 bupati, dan 86 wali kota, menjalani pemeriksaan kesehatan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta. Pemeriksaan ini merupakan syarat wajib untuk memastikan mereka dalam kondisi prima sebelum resmi dilantik.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, menyatakan bahwa pemeriksaan ini adalah bagian dari prosedur standar sebelum pelantikan kepala daerah.
"Kami ingin memastikan bahwa seluruh kepala daerah terpilih dalam kondisi fisik dan mental yang prima untuk menjalankan tugas mereka. Pemeriksaan ini mencakup berbagai aspek kesehatan guna menghindari kendala di kemudian hari," ujar Akmal Malik.
Wakil Wali Kota Pariaman terpilih, Mulyadi, menambahkan bahwa proses pemeriksaan berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Kemendagri. Setiap peserta menjalani serangkaian tes kesehatan komprehensif, termasuk tes darah, tekanan darah, pemeriksaan jantung, dan evaluasi kesehatan mental.
Gladi Kotor dan Gladi Bersih: 18–19 Februari 2025
Untuk memastikan kelancaran prosesi pelantikan, para kepala daerah akan mengikuti gladi kotor pada 18 Februari 2025 dan gladi bersih pada 19 Februari 2025.
Gladi kotor merupakan simulasi awal yang fokus pada penjelasan teknis dan alur acara, termasuk posisi, tata cara pengambilan sumpah, serta prosedur administrasi.
Gladi bersih adalah simulasi penuh yang menyerupai pelaksanaan acara sesungguhnya, bertujuan untuk meminimalkan kesalahan teknis saat pelantikan.
Pelantikan di Istana Negara: 20 Februari 2025
Pelantikan resmi akan digelar pada Kamis, 20 Februari 2025, di Istana Kepresidenan, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto akan melantik 481 kepala daerah terpilih secara serentak.
Namun, sekitar 32 daerah masih menghadapi sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk daerah yang hasilnya masih dalam sengketa, pelantikan dapat ditunda hingga putusan MK selesai dan berkekuatan hukum tetap.
Menurut Sekretaris Jenderal Kemendagri, Suhajar Diantoro, pemerintah akan mengikuti seluruh prosedur hukum yang berlaku terkait sengketa ini.
"Kami menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Bagi daerah yang masih bersengketa, pelantikan akan dilakukan setelah ada putusan final dari MK," kata Suhajar.
Gugatan di Mahkamah Konstitusi
Sebanyak 82 gugatan hasil Pilkada telah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejak rekapitulasi nasional selesai. Dari jumlah tersebut, 32 kasus masih dalam tahap persidangan, sementara 50 kasus lainnya telah ditolak atau tidak memenuhi syarat formil dan materil.
Mayoritas gugatan terkait dengan:
Dugaan kecurangan pemungutan suara, termasuk politik uang dan manipulasi data.
Selisih suara tipis, yang menjadi alasan utama pengajuan sengketa oleh beberapa pasangan calon.
Pelanggaran administratif, seperti dugaan keberpihakan aparatur negara dalam proses pemilu.
MK dijadwalkan akan menyelesaikan seluruh sengketa Pilkada paling lambat pada 10 Maret 2025. Daerah yang masih berstatus sengketa baru dapat melaksanakan pelantikan setelah putusan final MK dikeluarkan.
Retret Pembekalan di Akademi Militer Magelang: 21–28 Februari 2025
Sehari setelah pelantikan, 21 Februari 2025, para kepala daerah akan mengikuti retret pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Program ini akan berlangsung selama 7 hari, hingga 28 Februari 2025, dengan tujuan menyamakan visi dan meningkatkan sinergi antara pusat dan daerah.
Materi Retret oleh Presiden Prabowo Subianto
Presiden Prabowo akan menjadi pembicara utama dalam retret ini, menyampaikan materi mengenai lima aspek strategis:
Pemberantasan Korupsi – Menekankan integritas dan transparansi, dengan strategi mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Kemandirian Pangan dan Energi – Mengoptimalkan potensi lokal untuk mencapai swasembada pangan dan energi, dengan fokus pada pertanian berkelanjutan dan teknologi energi baru.
Pengentasan Kemiskinan – Menyusun program berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat, UMKM, pendidikan, dan kesehatan untuk menurunkan angka kemiskinan.
Manajemen Perubahan – Meningkatkan keterampilan dalam pengambilan keputusan strategis, komunikasi efektif, dan adaptasi kebijakan.
Efisiensi Anggaran – Menekan pengeluaran yang tidak perlu dan mengoptimalkan penggunaan dana daerah untuk program berdampak langsung bagi masyarakat.
Selain Presiden Prabowo, retret ini juga akan menghadirkan mantan presiden Indonesia sebagai pembicara tamu untuk berbagi pengalaman dalam memimpin negara.
Meningkatkan Kesiapan Kepala Daerah
Retret pembekalan ini bertujuan untuk membentuk sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, memastikan bahwa seluruh kepala daerah memiliki pemahaman serta komitmen yang sama terhadap program prioritas nasional.
Menurut Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, retret ini adalah kesempatan bagi kepala daerah untuk memahami tantangan kepemimpinan di tingkat daerah.
"Kami ingin memastikan bahwa para kepala daerah tidak hanya memahami tugas administratif, tetapi juga memiliki visi yang selaras dengan kebijakan nasional," ujar Akmal Malik.
Dengan adanya rangkaian agenda ini, pemerintah berharap para kepala daerah siap mengemban amanah dengan kompetensi dan integritas tinggi, serta mampu berkontribusi dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Sementara itu, daerah yang masih menghadapi gugatan di MK harus menunggu proses hukum selesai sebelum dapat mengikuti pelantikan dan retret pembekalan. (OLP/*)
