Padang Panjang - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pariaman menggelar rapat koordinasi evaluasi pengawasan partisipatif dan hubungan antar lembaga bersama stakeholder terkait pada Pemilihan Serentak Nasional 2024.
Rapat yang berlangsung selama dua hari, Sabtu dan Minggu (1-2/2/2025) di Padang Panjang ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan partisipatif yang telah dilakukan selama Pilkada.
Komisioner Bawaslu Kota Pariaman, Ulil Amri, menyampaikan bahwa pengawasan partisipatif selama Pilkada berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan banyaknya laporan yang berasal dari masyarakat.
"Pengawasan partisipatif cukup berhasil. Banyak laporan berasal dari masyarakat," ujarnya.
Bawaslu Pariaman mencatat prestasi membanggakan dengan memiliki nota kesepahaman (MoU) terbanyak se-Sumatera Barat, yakni 80 MoU. Hal ini menunjukkan komitmen Bawaslu Pariaman dalam melibatkan berbagai pihak dalam pengawasan pemilu.
El Mahmudi, yang juga merupakan Komisioner Bawaslu Kota Pariaman, menjelaskan bahwa pengawasan partisipatif merupakan bagian dari upaya pencegahan pelanggaran pemilu.
Upaya ini dilakukan melalui pembentukan komunitas pengawas pemilu di berbagai tingkatan, termasuk perguruan tinggi dan forum digital pengawasan.
Sementara itu, Riswan, Ketua Bawaslu Kota Pariaman, menekankan bahwa pengawasan partisipatif merupakan amanat undang-undang. Namun, ia mengakui bahwa aturan yang berlaku belum sepenuhnya maksimal dalam mendukung pengawasan.
"Aturan yang berlaku tidak maksimal untuk pengawasan. Dinamika tiap Pilkada berbeda," katanya.
Oleh karena itu, Bawaslu terus berupaya mencari strategi agar pengawasan dapat berjalan maksimal. Salah satu strategi yang dilakukan adalah melalui sosialisasi dan diskusi dengan kelompok masyarakat atau yang dikenal dengan program "Bawaslu Go Community".
Keberhasilan pengawasan partisipatif Bawaslu Kota Pariaman juga tercermin dari peringkat mereka di tingkat nasional dan Sumatera Barat. Bawaslu Kota Pariaman berhasil meraih peringkat 15 nasional dalam hal pengawasan partisipatif dan meraih predikat informatif dari Komisi Informasi Sumatera Barat.
Rapat koordinasi ini, kata Riswan, diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan efektivitas pengawasan partisipatif pada pemilu-pemilu mendatang.
"Bawaslu Kota Pariaman berkomitmen untuk terus melibatkan masyarakat dan stakeholder terkait dalam upaya menjaga integritas dan kualitas demokrasi di Indonesia," pungkasnya. (OLP/G)
