Pariaman - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pariaman menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif pada Pilkada Serentak 2024.
Acara yang digelar di Aula RM Sambalado itu mengundang berbagai ormas, tokoh masyarakat dan organisasi kepemudaan untuk menerima masukan, saran dan kepartisipasian mereka dalam Pilkada yang akan digelar serentak pada 27 November mendatang, Selasa (1/10/2024).
Ketua Bawaslu Kota Pariaman, Riswan mengatakan, tahapan kampanye Pilkada sudah dimulai sejak seminggu lalu dan akan berakhir jelang tiga hari pencoblosan, 23 November 2024.
Dengan keterbatasan Bawaslu, kata Riswan, pihaknya akan memaksimalkan pengawasan dengan memanfaatkan peran seluruh elemen masyarakat.
"Dalam undang-undang, Bawaslu diminta mengembangkan pengawasan karena peran pengawasan merupakan tanggung jawab kita bersama," kata Riswan.
Diakui Riswan, dalam Pemilu lalu, politik uang sering terjadi di belakang layar, dan Bawaslu tidak mampu berbuat apa-apa karena terhalang hukum positif. Harus ada pelapor, terlapor dan saksi.
"Hal ini sangat sulit dibuktikan karena pemberi dan penerima akan kena pidana," terangnya.
Di saat yang sama, narasumber utama di acara itu, Direktur Pusat Studi Humaniora Universitas Andalas, Dr Hary Efendi Iskandar, SS, MA, mengungkap berbagai isu setiap Pemilu.
"Mulai dari politik uang, keterlibatan ASN dalam setiap Pilkada, sudah menjadi rahasia umum. Baik dalam konteks Pemilu, Pilpres dan Pilkada," ungkapnya.
Dengan fenomena tersebut, sambung Ajo Ari karib dia disapa, sudah banyak pakar-pakar memprediksi penurunan nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Hal itu menurutnya sudah menjadi problem kolektif dan perlu gerakan bersama guna mewujudkan Pemilu dan Pilkada menjadi berkualitas.
"Kota Pariaman dengan jumlah pemilih yang terbilang kecil (71.000) akan lebih mudah mengawasinya. Akan mudah mendorong proses pengawasan partisipatif jika ada komitmen kita bersama," imbuhnya.
Tantangan politik di Indonesia, sambungnya, adalah politik uang yang akan membunuh demokrasi itu sendiri.
"Yang menghasilkan para oligarki politik. Orang yang berkualitas akan sulit terpilih jika tidak punya uang. Hal ini perlu dilawan oleh masyarakat sipil," kata Ajo Ari.
Di samping itu, intelektual muda Sumbar itu juga memetakan tantangan untuk menghasilkan Pilkada berkualitas. (OLP)
