Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali apresiasi kinerja Penjabat (Pj) Walikota Pariaman, Roberia pada Evaluasi triwulan IV di Gedung Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Timur No. 8, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2024).
Apresiasi kinerja Roberia terkait beberapa kebijakan strategis 5 program prioritas yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat, ditambah beberapa capaian indikator kinerja yang telah ia lakukan untuk kemajuan Kota Pariaman.
“Terkait 5 program prioritas nasional, seperti Inflasi, stunting, kemiskinan ekstrim, pengangguran terbuka dan penyerapan anggaran," ujar Roberia.
Disampaikan Roberia, Pemerintah Kota Pariamam telah melakukan berbagai kebijakan sehingga memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
"Alhamdulillah, Pemko Pariaman kembali mempertahankan prestasi sebagai salah satu kabupaten kota terbaik dalam penurunan Inflasi atau Indek Perkembangan Harga (IPH) yang dipantau oleh Kemendagri setiap minggu," sambung dia.
IPH sendiri merupakan indeks yang mengukur perubahan harga-harga 20 komoditas pangan yang memiliki bobot besar dalan IHK dan dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah.
Dikatakannya, ia juga telah membuat kebijakan untuk memajukan pertumbuhan ekonomi.
Ia berharap dengan kebijakan yang telah dilakukan sejak ia menjabat - diantaranya - pengusulan 1.491 tenaga honorer Non ASN di Pemko Pariaman yang telah disetujui oleh pemerintah pusat beberapa waktu lalu.
"Hal ini dapat meningkatkan taraf hidup keluarga, termasuk angka kemiskinan ekstrem di Pariaman sudah 0 persen,” tandasnya.
Terpisah, Tim Evaluator dari Inspektorat Jenderal Kemendagri, mengapresiasi Roberia terkait 5 program prioritas pemerintah pusat yang telah dijalankan di daerah yang dipimpinnya dan memberikan beberapa masukan untuk evaluasi berikutnya.
Tim Evaluator juga menyambut baik apa yang telah dibuat Roberia.
"Membuat kebijakan dan berhasil mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat," katanya.
Tim Evaluator juga memberikan beberapa masukan guna mendorong penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu agar melakukan koordinasi yang intensif dengan seluruh stakeholder dalam rangka pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Menjaga netralitas ASN, mengawal kebijakan anti korupsi melalui Inspektorat, optimalisasi pajak dan retribusi dengan mendorong penyusunan kajian pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Tim Evaluator antara lain Teguh Narutomo (Inspektur Khusus Itjen), Ahmad Husin Tambunan (Sekretaris Itjen), Brigjen Pol Rustam Mansur (Inspektur I), Ichsan (Inspektur II), dan M.Dimiyati (PPUPD Utama Itjen), serta beberapa Tim Evaluator lainnya yag berasal dari Kemendagri. (*)
