Pariaman - Pemerintah Kota Pariaman melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pariaman Tahun 2025 di Aula Balaikota Pariaman, Rabu (3/4).
Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Umum Setdako Pariaman, Yaminu Rizal mengungkapkan tahapan Musrenbang RKPD Kota Pariaman melalui proses panjang dalam mekanisme penyelanggaran administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan wewenang.
Sebelum Musrenbang Pemko Pariaman telah melaksanakan tahapan antara lain, rembug warga ditingkat RT dan dusun, Musrenbag tingkat desa dan kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan, Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD tahun 2025 dan Forum OPD tahun 2024.
"Sampai musrebang tingkat kota yang dilaksnakan hari ini, memilki peran strategis dalam penyusunan rencanan kerja Pemko Pariaman tahun 2025,” kata Yaminurizal.
Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa sebelumnya pihaknya sudah menyampaikan pada Forum OPD bulan Maret bahwa kepada OPD untuk pioritaskan skala pembangunan.
"Jangan salahkan kalau di OPD kita tidak ada anggaran, karena kita tidak tau apa yang menjadi prioritas. Maka dari itu, kita harus memilki perencanaan yang kuat," sebutnya.
Diketahui, sambung dia, tujuan Musrenbang RKPD untuk menselaraskan rancangan RKPD dengan usulan dari masyarakat dan aspirasi DPRD melalui setiap tahapan musrenbang serta reses DPRD.
"Di dalamnya terjadi proses rekonsolidasi dan harmonisasi antara pemerintah dengan pemangku kepentingan mengenai prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2025,” sambung dia.
Ia menjelaskan bahwa disaaat bersamaan pembangunan Kota Pariaman ini bagian dari Provinsi Sumbar dan bagian dari NKRI. Melalui forum itu harus menyamakan persepsi, pemikiran.
"Kalau tidak bersama maka kita tidak akan kuat. Karena Kota Pariaman butuh dana dan dukungan dari Provinsi Sumbar dan pusat," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Pariaman, Hendri mengatakan bahwa pelaksanaan Musrenbang ini diharapkan dapat menjadi media untuk pembentukan komitmen seluruh stakeholder pembangunan dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan rancangan APBD sebagai pedoman penyusunan kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran sementara.
“Sejalan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional maka RKPD Kota Pariaman harus mengacu kepada dokumen rancangan RKPD provinsi serta RKP pusat terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan dan kebijakan serta arah pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2025,” ungkapnya.
Musrenbang RKPD ini dilaksanakan selama dua hari dari tanggal 3-4 April 2024. (Rika)
