Pariaman - Kepala Dinas DPMPTSP Naker Kota Pariaman, Gusniyeti Zaunit membantah kinerjanya berantakan terkait gagalnya program BPJS Ketenagakerjaan Anggaran Perubahan 2023.
Ia mengatakan, Pokir Ketua DPRD Kota Pariaman, Harpen Agus Bulyandi (Andi Cover) sebesar Rp 500 juta untuk membayar premi BPJS Ketenagakerjaan bagi 30 ribu warga Pariaman itu, butuh regulasi Peraturan Daerah (Perda).
Menurutnya, pembayaran premi asuransi sebesar Rp 16.800 per bulan untuk jaminan BPJS Ketenagakerjaan selama dua bulan itu, sudah ia konsultasikan ke Kejaksaan Negeri Pariaman tiga kali dan Kanwil Kemenkumham Sumatra Barat.
Dari hasil konsultasi itu, kedua instansi tersebut memberikan saran hukum serupa agar tidak menjadi masalah hukum di kemudian hari.
Bahkan hal tersebut telah ia sampaikan ke Penjabat Walikota Pariaman, Roberia, yang ikut ngotot agar Pokir itu direalisasikan cukup dengan PKS dan SK Walikota.
"Programnya bagus, tapi perlu waktu dan regulasi. Tidak bisa dengan Perwako, tapi Perda. Saya tidak mau mengambil risiko dan tidak punya kepentingan apapun dalam hal ini. Murni bekerja sesuai aturan," ungkap Gusniyeti Zaunit di Pariaman, Sabtu (23/12).
Sebelumnya, imbuh dia, Roberia sendiri yang menyarankan konsultasi ke Kemenkumham dan ke Kejaksaan Negeri Pariaman. Khusus Kejari Pariaman, ia diminta berulang-ulang, dan hasilnya tetap sama.
Anehnya, meski ia yang menyuruh, namun di depan umum ia menyalahkan dan mempermalukan Gusniyeti Zaunit.
"Lucunya di depan umum dia minta saya meletakkan jabatan," ungkapnya.
Gusniyeti menegaskan ia tidak ada niat atau motif politik untuk menggagalkan Pokir Ketua DPRD Kota Pariaman. Justru menurutnya program itu sangat baik untuk kesejahteraan masyarakat.
"Kita sudah bicarakan ke ketua DPRD agar dibuatkan Perda-nya, kan bisa untuk anggaran awal tahun 2024," pungkasnya.
Diberitakan media sebelumnya, Ketua DPRD Kota Pariaman, Harpen Agus Bulyandi kecewa dengan kinerja Pemko Pariaman terkait tidak terealisasinya anggaran pokok pikiran (Pokir) premi asuransi BPJS Ketenagakerjaan melalui Dinas DPMPTSP Naker Kota Pariaman.
Anggaran sebesar Rp 500 juta tersebut kembali ke saku daerah menjadi SILPA. (OLP)
