Pariaman - Penjabat (Pj) Walikota Pariaman, Roberia menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD Kota Pariaman terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Pariaman tahun anggaran 2024 pada rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Kota Pariaman, Kamis (9/11).
Roberia memuji DPRD Kota Pariaman yang telah meneliti dan mengoreksi Rancangan APBD melalui nota keuangan yang telah disampaikannya dengan memberikan pandangan umum berupa saran, imbauan, penjelasan dan pertanyaan demi terwujudnya roda pemerintahan yang baik dan lancar.
Roberia menanggapi pandangan umum yang disampaikan oleh Romi Novialdi dari Fraksi Bulan Bintang Nurani. Menurutnya, ia sepakat dengan Fraksi Bulan Bintang Nurani bahwa diperlukan sebuah perencanaan yang betul-betul sesuai dengan kondisi daerah dan harus sesuai dengan kewenangan yang menjadi prioritas daerah.
"Sehingga kegiatan yang dianggarkan wajib sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkap Roberia.
Disamping itu, mengenai defisit anggaran Rp 16 miliar lebih merupakan selisih kurang antara penerimaan daerah dengan belanja daerah yang direncanaka. Defisit akan ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu.
Untuk besaran defisit akan diperdalam pada pembahasan. Baik pada rapat Komisi DPRD dengan OPD mitra kerja, maupun pada rapat Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Kemudian, menanggapi yang disampaikan oleh M. Taufik dari Fraksi Nasional Demokrat terkait dengan gambaran kondisi kebutuhan pelayanan dasar nasyarakat dan pembangunan, sudah diusahakan pihaknya semaksimal mungkin sesuai dengan standar kebutuhannya.
"Insya Allah kegiatan yang sudah diaanggarkan pada tahun 2024 dapat dilaksanakan secara maksimal," imbuhnya.
Selanjutnya, Roberia juga mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan Ali Bakri dari Fraksi Golkar.
“Terima kasih atas apresiasi saudara sampaikan kepada Pemerintah Kota Pariaman yang selalu berbuat yang terbaik. Semua ini berkat kerjasama dua lembaga pemerintah daerah, baik kami sebagai penyelenggara maupun rekan DPRD sebagai wakil rakyat ,” ujarnya.
Lebih lanjut, Roberia juga menyampaikan bahwa Pemko Pariaman sudah menganggarkan belanja pegawai satu tahun PNS dan non PNS sehingga tidak ada kekurangan penganggaran untuk belanja pegawai.
"Disamping itu sesuatu yang menjadi hak pegawai seperti TPP juga sudah dianggarkan full satu tahun. Kami menjamin tidak ada lagi keluhan dari pegawai yang gajinya tidak dibayarkan," tegasnya.
Selanjutnya Roberia menanggapi Fraksi Gerindra melalui juru bicara Fraksi yang disampaikan oleh Fitri Nora mengenai persiapan pemberlakuan Undang-Undang ASN.
"Di hari awal kami dinas di Pariaman sudah mulai mensosialisasikan kepada seluruh ASN Kota Pariaman bahwa tidak ada PHK massal," ungkapnya. (Erwin)
