Frekuensi bencana naik 81 persen, Jokowi kumpulkan seluruh kepala daerah

Premium By Raushan Design With Shroff Templates

 

Foto: Junaidi

Pariaman - Bertolak dari Swiss menjadi pembicara di forum lembaga PBB, Walikota Pariaman, Genius Umar langsung mengikuti rapat koordinasi nasional penanggulangan bencana bersama Presiden Joko Widodo di Jakarta, Kamis (2/3).

Rakornas mengambil tema penguatan resiliensi berkelanjutan dalam menghadapi bencana ini diselenggarakan di Jakarta Internasional Expo Kemayoran, Jakarta Pusat selama dua hari hingga besok 3 Maret 2023.

Sejumlah menteri juga ikut hadir di acara tersebut, diantaranya Menko PMK, Muhadjir Efendi, Menkeu, Sri Mulyani, Menteri PUPR, Basuki, Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Madsuki, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB serta gubernur dan bupati/walikota se Indonesia.

Dalam arahanya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa yang paling ditakutkan sekarang di seluruh dunia adalah perubahan iklim. Perubahan iklim akan menyebabkan banyak bencana-bencana lain. Karena itu, menjadi siaga dan waspada sebagai kunci selain siap dan siaga bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

Perubahan iklim itu, kata presiden, menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis dan Indonesia menempati tiga teratas paling rawan bencana. Karena itu, seluruh komponen bangsa harus melakukan berbagai kesiapan dan kesiagaan, sehingga mampu meminimalisasi kerugian yang akan dialami oleh masyarakat.

"Negara kita naik 81 persen frekuensi bencana alamnya dari tahun 2010 yang sebesar 1.945 bencana, dimana di tahun 2022 kemaren, melompat menjadi 3.544 bencana," kata presiden.

Karena itu, sambung presiden, perlu beberapa hal yang harus diperhatikan seperti peringatan dini (pra bencana), edukasi masyarakat (pra bencana), tata ruang dan kontruksi, dengan izin mendirikan bangunan harus memperhatikan titik-titik daerah rawan bencana dan kontruksinya harus anti gempa.

Presiden juga berpesan agar Pemerintah Daerah dan BPBD sebagai unjung tombak penanggulangan bencana perlu memperhatikan identifikasi potensi bencana, penyiapkan pendanaan, dan daerah harus memasukan risiko bencana dalam rencana pembangunan dan rencana investasi.

Dana bersama bencana itu, kata presidenn sangat penting yang digunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat kecil.

"Jangan sampai mereka sedang kehilangan banyak hal, tetapi tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, dan bantuan yang ada. Jangan hanya di stock di posko saja, sederhanakan aturan dan gunakan agar tepat sasaran,” imbuh presiden.

Walikota Pariaman, Genius Umar mengatakan Menteri Keuangan telah mengumumkan beberapa mekanisme keuangan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah, salah satunya melalui asuransi bencana dan juga melalui pengumpulan dana bersama bagi semua daerah dan nanti akan digunakan oleh daerah yang terkena bencana.

Menteri Dalam Negeri, kata Genius Umar, juga telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar DAK (Dana Alokasi Khusus) Penanggulangan Bencana bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah tapi rawan bencana.

"Kesempatan ini harus dapat kita manfaatkan untuk mendapatkan DAK ini, karena Kota Pariaman adalah salah satu kota rawan bencana di Sumbar. Kota Pariaman merupakan kota dengan intensitas bencana yang cukup tinggi, mulai dari gempa, longsor, banjir, angin kencang dan yang kita takutkan adalah tsunami, karena daerah kita berada di tepi pantai,” ungkapnya.

Atas situasi tersebut, sambung Genius Umar, Kota Pariaman telah membentuk sebanyak 71 KSB (Kelompok Siaga Bencana) di 71 desa/kelurahan, dan mempunyai beberapa Desa Tangguh Bencana. Pihaknya juga melatih dan membentuk KSBS (kelompok Siaga Bencana Sekolah) di hampir semua sekolah SMA/SMK yang ada di Kota Pariaman.

Tidak hanya dari pemerintah saja, respons terhadap tanggap darurat bencana juga menumbuhkan kesadaran dari masyarakat sehingga terbentuk organisasi dan lembaga penanggulangan bencana berbasis masyakarat, seperti Forum Mesjid Peduli Bencana dan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB).

"Pemko Pariaman telah melakukan beberapa program kegiatan mitigasi bencana. Di antaranya melakukan pengukuran ketinggian daerah serta mempublikasikannya, membuat peta evakuasi, membangun serta memperbaiki ruas jalan yang mendukung akses evakuasi, dan melakukan simulasi tanggap bencana," ujarnya. (Juned/OLP)