Injay nyalon walikota, politik kotor, Anies Baswedan Bapak Politik Identitas Indonesia? [Tong Kopi Sesion]

Premium By Raushan Design With Shroff Templates

Lokasi Tongkopi Apaktu. Foto: OLP

Suhu politik tanah air mulai memanas, begitu kiranya maksud tajuk salah satu media nasional menyikapi dinamika yang terjadi saat ini, terutama di kalangan elit partai politik. Mengundang sejumlah narasumber, berbagai pandangan dikemukakan. Berbagai pendapat dan saling adu argumen itu disiarkan secara live.

Isu Pemilu Serentak 2024 suhunya tidak hanya mulai hangat di tingkat pusat. Di tingkat daerah pun, Sumatra Barat umumnya, Pariaman dan Padangpariaman khususnya, mulai terasa.

Bicara pemilihan umum tentu tidak terlepas kita membicarakan peran dari partai politik. Partailah yang nantinya menjadi pemain utama dalam konteks ini. Mereka yang menyeleksi hingga menyuguhkan kepada kita selaku masyarakat tokoh-tokoh yang akan dipilih. Baik sebagai kepala daerah maupun anggota legislatif.

Lalu sepragmatis apa partai menyikapi Pilkada, Pilgub Sumbar sampai bakal calon anggota legislatif yang sebentar lagi potret baliho calonnya bisa kita lihat berjejer di persimpangan jalan.

Sebagaimana kita ketahui, kita sudah melampaui era teknologi informasi itu sendiri. Setiap individu sangat mudah sekali kita cari informasi pribadi sampai ke track recordnya. Dunia sudah berada dalam satu rangkaian jaringan yang disebut internet, dan hampir semua orang memiliki jejak digital.

Tokoh pemuda Kota Pariaman yang kebetulan menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman dan Sekretaris DPW PPP Sumatra Barat, Mulyadi, mencoba menjawab pertanyaan ini. Dari fenomena hingga apa yang sebenarnya terjadi di internal partai hingga merekomendasikan nama tokoh yang dicalonkan terutama untuk Pilkada dan Pilgub.

Menurut Mulyadi, indikator utama seleksi hingga tahap dicalonkan partai menjadi calon kepala daerah harus mempertimbangkan berbagai aspek. Partai tidak melulu pragmatis atau melihat keuntungan apa yang diberikan orang yang dicalonkan kepada partai jika dia sama sekali tidak memiliki kualitas.

Pendapat dia, kualitas calon tetap yang utama. Kualitas calon bisa dilihat dari track record dan penerimaan masyarakat terhadap mereka. Pengakuan oleh masyarakat terhadap kualitas orang yang akan dicalonkan merupakan poin tertinggi bagi calon untuk mendapatkan rekomendasi partai.

Mulyadi mencontohkan di Pilkada Kota Pariaman terhadap calon yang diusung PPP. Pada Pilkada Pariaman 2008, PPP berpendapat Yerli Asir sosok paling berkualitas. Yerli Asir pernah menjabat sebagai PLT Walikota Padang dan PLT Walikota Bukittinggi. Dari segi kualitas sangat memenuhi, begitu juga dengan penerimaan masyarakat saat itu. Meski Yerli Asir akhirnya kalah, PPP tidak pernah menyesalinya.

Pada Pilkada Kota Pariaman 2013, PPP Pariaman mengusung Mukhlis Rahman sebagai calon walikota berpasangan dengan Genius Umar. Saat itu, menurut Mulyadi, kualitas Mukhlis Rahman menurut partainya berada di atas rata-rata. Kualitas terpenuhi begitu juga dengan penerimaan masyarakat, sehingga akhirnya Mukhlis-Genius terpilih menjadi pasangan walikota-wakil walikota Pariaman.

Sejarah itu terus berlanjut, kata Mulyadi. Dengan metode yang sama, PPP mengusung Genius Umar jadi calon walikota berpasangan dengan Mardison Mahyuddin. Dengan dukungan sepenuhnya koalisi partai dan mendapatkan suara mayoritas dari masyarakat Pariaman, jagoan PPP ini menang Pilkada.

Dalam sejarah Pilkada Pariaman, calon dukungan PPP yang menang bukanlah kader murni partai berlambang Ka'bah itu, melainkan dari kalangan birokrat senior dan profesional yang tidak terafiliasi dengan partai manapun. Mulyadi beralasan jika kader belum memberikan dampak dari segi kualitas dibanding bukan kader tapi berkualitas, PPP akan mendukung yang bukan kader.

Sekarang mari kita lanjut ke tahap selanjutnya. Ketika kami menanyakan sosok seperti apa yang didukung PPP pada Pilkada Pariaman dan Pilgub Sumbar ke depan. Apa kira-kira jawaban Mulyadi?

Pendapatnya, meskipun diakuinya penuh subjektif, pemimpin ke depan berdasarkan hasil dari kepemimpinan saat ini. Kinerja pemimpin saat ini jika berhasil, akan didukung kembali agar estafet atau kelanjutan pembangunan terus berjalan.

"Partai akan mempersiapkan calon yang mampu melanjutkan estafet pembangunan, meskipun kembali bukan dari kader internal partai," kata Mulyadi.

Jawabannya yang subjektif itu, pembenaran lainnya, karena ia juga bagian dari warga Kota Pariaman yang punya hak dan tanggung jawab moril mengedukasi masyarakat agar jangan sampai salah dalam memilih pemimpin agar tidak disesali kemudian.

Jawaban berbeda datang dari salah satu tokoh muda Padangpariaman, Alfadilah Hasan. Alfadilah Hasan punya kapabilitas untuk dijadikan narasumber karena selain pernah menjadi anggota KPU Kota Pariaman, dia juga seorang organisator. Pernah menjabat Ketua KNPI pula.

Alfadilah Hasan berpendapat setiap calon yang akan maju, baik dalam Pilkada, Pilgub maupun anggota legislatif tentu sudah mengukur kemampuan dirinya. Tapi hal itu tidak cukup karena pemimpin saat ini dihadapakan pada sejumlah tantangan dan juga dituntut mampu menjawab tuntutan era global yang serba cepat dan instan.

Era globalisasi menuntut pemimpin bergerak cepat membangun daerah. Jika hanya mengandalkan PAD yang tidak seberapa dan APBD yang sudah flat, daerah yang dipimpin akan tertinggal dari daerah lain. Oleh sebab itu, tokoh yang bermodalkan popularitas namun minim kualitas terseleksi oleh alam dengan sendirinya. Dia tidak akan dipilih oleh masyarakat.

"Untuk percepatan pembangunan daerah mengandalakan PAD dan APBD saja tidak cukup. Kualitas pemimpin yang berinovasi sangat diperlukan," kata Alfadilah Hasan.

Calon pemimpin ke depan, dijelaskan Alfadilah Hasan tidak akan mampu menyembunyikan sosok aslinya karena sangat mudah sekali diakses track recordnya di era teknologi informasi yang kian maju saat ini. Latar belakang dan pengalamannya tidak akan susah bagi masyarakat mengaksesnya.

Selain itu, pendapat Alfadilah Hasan, peran masyarakat dan pemuda juga sangat dibutuhkan dalam mencari calon pemimpin meski pada akhirnya parpol jua yang akan memutuskan jika tidak maju lewat jalur independen.

Pemuda dan tokoh masyarakat, partai politik, hendaknya saling mengakomodir satu sama lain. Untuk menyajikan calon berkualitas yang diharapkan masyarakat, pihak-pihak tersebut mesti menjalin komunikasi satu sama lain sebelum merekomendasikannya sebagai calon.

Sejauh mana pijakan pemuda jika mencelupkan diri dalam kancah politik elektoral?

Tokoh muda Kota Pariaman, mantan Ketua KPU Kota Pariaman, Indra Jaya menjawab hal ini dengan sangat berani. Sekretaris DPD PAN Kota Pariaman itu bahkan terang-terangan siap bertarung di Pilkada Pariaman 2024. Lalu sejauh mana modal yang dia miliki hingga tekadnya sekuat itu.

Indra Jaya mengatakan sukses tidaknya seorang kepala daerah tidak dinilai dari sebanyak apa regulasi yang mereka buat, namun seberapa banyak kebijakan yang telah diimplementasikan.

Indra Jaya mengatakan Pemilu Serentak 2024 adalah momentum bagi dirinya untuk maju sebagai salah seorang calon Walikota Pariaman. Indra Jaya mengklaim dirinya punya cukup modal bertarung guna memperebutkan kursi Pariaman 1.

Sebagai pengurus teras partai, menurut Indra Jaya dia punya harapan punya kendaraan politik. Dari segi popularitas dia juga meyakini sudah cukup dikenal dan populer di mata warga Kota Pariaman.

Meski dua modal itu dirasa belum cukup, Indra Jaya berpendapat tingkat keterpilihan akan sama-sama diuji dalam Pilkada sebagaimana calon-calon lainnya. Sedangkan modal yang bersifat logistik, dia sudah mempersiapkannya.

Sebagai putra daerah, Indra Jaya mengaku dia cukup memahami karakter masyarakat Pariaman. Itu juga dia masukkan dalam modal politik karena cukup banyak calon yang tidak memahami karakter pemilih, khususnya bagi calon yang berdomisili di perantauan.

"Dengan memahami karakter pemilih, kita juga akan memahami apa sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga orientasi pembangunan sejalan dengan kehendak masyarakat," kata Indra Jaya.

Apakah mayoritas orang Minang ingin Anies Baswedan Presiden RI?

Jawabannya tentu harus kita tanyakan dan survei secara mendalam karena jika dilihat dalam dua kali Pilpres, suara mayoritas orang Minang diberikan kepada Prabowo Subianto.

Meski demikian, walaupun bukan representasi keseluruhan warga Sumatra Barat, PPP Sumatra Barat sudah mengusulkan nama Anies Baswedan yang diputuskan dalam Musyawarah Kerja Wilayah atau Mukerwil PPP Sumatra Barat kepada DPP PPP agar Anies Baswedan jadi calon presiden PPP. Meski belum diputuskan PPP Pusat, Ketua PPP Kabupaten Padangpariaman, Muhammad Hasbi melihat banyak sisi positif pada sosok Anies Baswedan.

Menurut Hasbi, sosok dan karakter Anies yang santun dalam bertutur kata adalah karakter ketimuran. Anis juga dinilainya lebih dekat ke Islam yang cocok dengan ideologi PPP.

Meski Anies Baswedan tidak luput dari residu Pilgub DKI hingga dijuluki "Bapak Politik Identitas Indonesia", Hasbi justru berpandangan sebaliknya. Dia menilai sepupu Novel Baswedan itu lebih condong ke nasionalis. Sedangkan Anies sendiri dinilainya orang yang Islamis yang sangat toleran. Isu Anies yang intoleran menurutnya adalah stigma dan fitnah dari lawan politik yang terus dihembuskan tanpa henti.

Hasbi juga menampik PPP mendukung Anies demi kepentingan PPP untuk meraup suara. Keputusan memilih Anies lebih dititikberatkan pada penilaian PPP yang menganggap Anies berhasil membangun ibu kota sebagai etalasenya Indonesia.

"Jakarta adalah etalase, Indonesia mini. PPP secara objektif menilai beliau sukses membangun ibu kota yang penuh dinamika dan keragaman. Tidak modal itu saja, Anies Baswedan juga punya modal mewakili Indonesia di kancah perpolitikan dunia," pendapat Hasbi.

Masyarakat perlu pendidikan politik, terutama pemuda

Dr. Firman Syakri Pribadi, seorang akademisi jebolan UGM menegaskan politik adalah sarana mencapai tujuan mulia. Tapi pada kenyataannya yang terjadi tidak selalu demikian, meski dia masih menganggap masih ada politisi yang benar-benar mengabdikan diri untuk kemaslahatan rakyat.

Rendahnya pemahaman politik masyarakat, terutama pemuda saat ini, mengindikasikan rendahnya pendidikan politik yang seharusnya menjadi tanggung jawab partai politik. Saking rendahnya, sehingga banyak generasi muda yang menganggap politik itu kotor dan menjadi apatis.

"Sehingga pemuda lebih menikmati sosmed," kata Dr. Firman Syakri Pribadi.

Politik menjadi menarik bagi pemuda saat mereka aktif di organisasi kemahasiswaan. Seperti pemilihan ketua senat, badan eksekutif dan lainnya.

Padahal menurutnya, saat ini banyak saluran untuk memberikan pendidikan politik kepada pemuda. Dan ironisnya, politisi selalu hanya muncul jelang-jelang tahun politik saja.

Belum lagi pembodohan politik yang dilakukan oknum politisi. Politik transaksional misalnya. Sehingga orang yang terpilih banyak yang tidak sesuai harapan orang banyak.

Dr. Firman Syakri Pribadi juga menyoroti peluang tokoh potensial namun minim sumber daya lainnya. Meski dia tidak menyebutkan sumber daya lainnya sebagai modal logistik atau uang, nyatanya memang banyak calon potensial tidak bisa maju karena terkendala hal tersebut.

Sedangkan politik mendapat stigma kotor tidak akan melekat jika tidak ada penyebabnya. Hal tersebut karena perilakunya memang ada dan minimnya teladan. Politisi dalam prosesnya tidak menggunakan cara yang tidak patut apalagi diluar kewajaran untuk meraih ambisi politiknya.

"Hal tersebut bahkan jadi dilema bagi yang ingin merubah stigma tersebut karena untuk merubah sistem, tentu perlu masuk ke dalam sistem itu guna merubahnya dari dalam," ulasnya.

Mengubah sistem dengan ikut masuk ke dalam sistem sebagaimana yang diutarakan Dr. Firman Syakri Pribadi, mungkin adalah tujuan dari banyak politisi muda yang ingin maju dalam kontestasi pemilu, terutama pemilihan legislatif. Tapi setelah berkecimpung dalam sistem, tidak sedikit pula di antara mereka tidak memberikan kontribusi positif. Bahkan justru terlena dan lupa pada niat mereka saat hendak mencalonkan diri. Akhirnya, politisi baru tersebut bersirkulasi dalam lingkup ruangan yang sama.

Meski ada stigma demikian, tokoh muda Pariaman, Kardinal Feri, mantan kepala desa, mantan ketua karang taruna yang kini menjabat Ketua Askot PSSI Kota Pariaman, mengatakan siap merubah stigma tersebut dengan ikut maju pada pemilu legislatif DPRD Kota Pariaman 2024.

Kardinal Feri masih yakin "pemuda membawa perubahan" sebuah filosofi yang tidak lekang oleh waktu, asalkan memiliki visi yang jelas dan punya motivasi yang kuat untuk diperjuangkan. Kardinal Feri merasa punya cukup modal pengalaman dan tidak ujug-ujug saja mencalonkan diri.

Selain karena dorongan masyarakat yang memintanya, pengalaman sebagai kepala desa dan memimpin sejumlah organisasi, menjadi modal awal jika terpilih. Membangun sumber daya pemuda melalui regulasi, motivasi perjuangannya.

"Fungsi legislator adalah produk legislasi. Untuk memajukan pemuda perlu produk legislasi," kata Kardinal Feri.

Dia mencontohkan bagaimana memajukan dunia olahraga jika tidak didukung produk legislasi yang bernama Perda atau Peraturan Daerah. Dia mengibaratkan sepakbola sebagai olahraga terpopuler dan merakyat, tidak akan maju jika tidak ditopang sarana dan prasarana memadai.

Kota Pariaman membutuhkan sport centre yang mengakomodir persepakbolaan. Setidaknya satu stadion per kecamatan seperti yang telah ada saat ini - stadion Persikatim di Pariaman Timur.

"Tidak perlu stadion yang besar-besar, cukup sesuai kebutuhan. Bisa dibangun melalui dana desa kolaborasi dengan anggaran daerah. Manfaatnya lebih nyata jika membangun satu stadion besar, tapi satu," ujar Kardinal Feri.

Membangun sumber daya pemuda juga melalui mindset atau pola pikir. Saat ini tidak jarang sudah melekat di pemikiran pemuda setelah tamat kuliah ingin jadi PNS, pegawai honorer atau bekerja di perusahaan swasta. Padahal menurutnya banyak sektor lain yang mesti dilirik pemuda, dan hal tersebut perlu edukasi guna merubah mindset tersebut. Dalam hal ini juga perlu produk legislasi dalam upaya meningkatkan kapasitas sumber daya pemuda.

"Mengedukasi sekaligus mendorong pemuda punya jiwa entrepreneur. Masuk ke industri kreatif, bagaimana caranya, tentu dengan bimbingan, pelatihan dan tentu perlu regulasi (Perda) karena pemerintah harus mendorong sektor ini, sehingga pemuda tidak hanya jadi penonton tapi ikut mewarnai pembangunan," kata Kardinal Feri meyakinkan.

Ancang-ancang jelang Pemilu Serentak 2024 jelas nyata di berbagai daerah. Mulai hangatnya suhu politik tidak hanya di ibu kota.

Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Pariaman, Riky Falantino mengatakan Pemilu Legislatif dan Pilpres dilaksanakan serentak pada tanggal 14 Februari 2024. Sedangkan Pemilukada akan digelar serentak di Indonesia pada 27 November 2024.

Riky Falantino juga menyebutkan ada 4 kepala daerah yang habis masa jabatannya pada tahun 2023. Di antaranya Walikota Pariaman, Walikota Padang Panjang, Walikota Sawah Lunto dan Walikota Padang. Bagi kepala daerah yang sudah habis masa jabatan akan digantikan sementara oleh PJ Walikota.

Sedangkan anggaran pengawasan untuk Pemilu Serentak 2024 juga membengkak dan sudah diajukan sebesar Rp 8,8 miliar. Anggaran Pilkada bersumber dari APBD sedangkan anggaran pengawasan Pilpres dan Pemilu Legislatif bersumber dari APBN.

Pemilu Serentak 2024 juga membutuhkan strategi pengawasan yang lebih komperehensif karena pada tahapan krusial dibutuhkan peran pengawasan partisipatif dari berbagai kalangan.

"Pengawasan dengan pencegahan partisipatif dengan melibatkan stakeholders yang ada dan juga mengajak media ikut andil dalam pengawasan partisipatif ini," kata Riky Falantino. (OLP)