Pariaman - Walikota Pariaman, Genius Umar meninjau sejauh mana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa terlaksana dengan mengundang seluruh kepala desa dan lurah beserta dinas terkait dalam sebuah rapat koordinasi pengelolaan keuangan desa, Kamis (16/12).
"Agar terlaksana dan lancarnya harmonisasi program antara desa dan kota," kata Genius Umar.
Dalam rakor tersebut, terang Genius, ia sengaja dialog langsung dengan seluruh kades dan lurah terkait program di wilayahnya masing masing.
Baik yang sudah terlaksana, yang akan dilaksanakan dan rencana kerja yang akan dilakukan. Sebagian program desa yang masih berjalan di antaranya pariwisata desa, pertanian, program waterfront city dan inovasi lainnya.
"Ini akan menjadi acuan bagi kami. Apakah sudah sinkron dengan program kota atau belum. Serta, program apa saja yang perlu pembenahan," ujarnya.
Saat ini, imbuh Genius, ada sekitar 44 badan usaha milik desa atau BUMDes terbentuk di Pariaman. Dari jumlah tersebut baru setengah BUMDes yang aktif.
Oleh sebab itu ia meminta peran aktif dari dinas terkait membangkitkan kembali BUMDes yang tidak aktif dengan melakukan pembinaan yang terukur dan tepat saaran.
"BUMDes yang ada sesuaikan dengan potensi desa. Jangan terfokus pada sektor pariwisata saja. Sesuaikan dengan potensi desa karena setiap desa beda-beda potensi yang semuanya perlu dikembangkan," tuturnya.
Dengan manajemen yang dan pembinaan yang baik dari dinas terkait, kata Genius, akan menciptakan SDM desa yang unggul.
Sejauh ini, kata dia, Kota Pariaman telah banyak meraih penghargaan nasional di bidang pembangunan desa. Kota Pariaman bahkan menerima juara tiga nasional anugerah desa wisata Indonesia atau ADWI 2021 kategori desa digital yang diraih Desa Apar Pariaman Utara.
Kepala DPMDes Kota Pariaman Hendri mengatakan penyamaan persepsi antara pemerintahan desa dengan kota merupakan bagian dari pembinaan desa.
Desa, kata Hendri adalah pemerintahan terdepan ditunjang dengan dana desa yang dikucurkan setiap tahunnya. Dana desa yang dikelola dengan baik akan memenuhi kriteria akuntabilitas.
“Penggunaan dana desa harus informatif dan bisa diakses oleh semua orang sehingga dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat betul-betul bisa digunakan untuk meningkatkan ekonomi dan kesehjateraan masyarakat,” kata Hendri. (Desi/OLP)
