Kapolda Sumbar sekat 10 perbatasan, Pariaman aktifkan kembali Satgas Covid-19

Premium By Raushan Design With Shroff Templates

Ilustrasi larangan mudik. Foto: suarasurabaya/istimewa

Pariaman - Pemko Pariaman kembali membentuk Satgas Covid-19 karena bertambahnya jumlah kasus positif Covid-19 di kota Pariaman baru-baru ini.

"Kemarin 21 April ada penambahan 9 kasus positif (Covid-19)," ungkap Sekdako Pariaman, Yota Balad di Pariaman, Kamis (22/4).

Selanjutnya, sambung dia, pembentukan Satgas Covid-19 juga sesuai Instruksi Mendagri tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembentukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dengan mengoptimalkan satuan tugas di tingkat kelurahan dan desa mulai 20 April hingga 3 Mei 2021.

Selama PPKM, imbuh Yota, pihaknya akan melakukan pengawasan pelaksanaan satuan tugas di tiap posko desa dan kelurahan dalam rangka mencegah dan menangani penyebaran Covid-19.

Untuk proses penelusuran dan uji usap Covid-19, kata dia, dibuatkan kembali posko utama di Balaikota Pariaman sebagai posko bersama satgas dan dinas kesehatan.

Sedangkan untuk upaya mengantisipasi lonjakan kasus positif jelang hari raya Idul Fitri, pihaknya juga akan melakukan pemantauan arus mudik lebaran bersama pihak kepolisian.

"Ini juga menindaklanjuti larangan mudik oleh Kapolri dengan melakukan Operasi Ketupat mulai 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang," pungkasnya.

Dalam video conference dengan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi juga disinggung perkembangan peningkatan kasus positif Covid-19 di Sumatra Barat.

Gubernur meminta setiap kepala daerah kota dan kabupaten bersama unsur Forkompimda menyikapi lonjakan kasus positif Covid-19 dengan mengawasi transportasi orang dan barang, apalagi jelang lebaran mendatang.

"Guna mencegah penularan perlu pemantauan, pengendalian, dan evaluasi. Kita juga perlu sosialisasikan larangan mudik kepada masyarakat di perantauan," kata gubernur.

Capaian vaksinasi masih rendah dan sekat perbatasan dimulai

Mahyeldi menyebutkan capaian vaksinasi di Sumatera Barat terbilang rendah. Ia meminta pemerintah daerah lebih aktiv dan tidak lagi pasif dengan menunggu dalam upaya vaksinasi, terutama bagi lansia.

"Perlu pendampingan vaksinasi pada lansia. Selama ini kita menunggu, sekarang harus lebih aktiv karena risiko terbesar dampak Covid-19 ada pada lansia," kata dia.

Untuk menekan penyebaran Covid-19, gubernur meminta pemerintah daerah dan segenap stakeholder menjalankan protokol kesehatan dengan mengampanyekan gerakan 5 M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilisasi dan interaksi sosial.

"Kemudian melakukan 3T, tracing, testing dan treatment (penelusuran, uji usap, dan pengobatan)," pungkas dia.

Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Toni Harmanto mengatakan pihaknya akan mendirikan 10 pos penyekatan di wilayah perbatasan provinsi guna mengantisipasi arus mudik lebaran.

"Pemerintah pusat telah mengambil kebijakan larangan mudik lebaran. Polda Sumbar akan mengambil langkah-langkah teknis yang telah dipersiapkan," kata dia.

Ia menyebut saat ini perkembangan kasus Covid-19 di Sumatra Barat dinilai nomor empat tertinggi secara nasional. Di saat yang sama kasus positif terus bertambah. (Erwin/OLP)