Penyebab Aksi Demo Nakes Tuntut Direktur RSUD Pariaman Mundur

Premium By Raushan Design With Shroff Templates

Puluhan Nakes gelar aksi demo tuntuk direktur RSUD Pariaman mundur dari jabatan. Foto: istimewa

Pariaman - Puluhan tenaga kesehatan (Nakes) rumah sakit umum daerah (RSUD) Pariaman meminta direkturnya mundur dari jabatanan kerena dinilainya gagal memimpin rumah sakit tersebut.

Tuntutan tersebut disuarakan melalui aksi demo terbuka di halaman RSUD Pariaman yang diikuti oleh puluhan tenaga medis mulai dari dokter, perawat dan staf, Senin (1/3).

Koordinaor unjuk rasa dr Pasca Alfajra mengatakan, ada empat poin utama penyebab aksi demo - yang mereka beri tajuk aksi damai tersebut.

Pertama, kata dokter spesialis itu, jasa pelayanan sejak Maret 2020 baru dibayarkan 50 persen, padahal pihak BPJS telah membayarkan klaim hingga November 2020.

Kemudian terkait insentif Covid-19 baru dibayarkan 50 persen dan itu pun hingga Juli 2020. Sementara insentif tindak siaga dokter spesialis belum dibayarkan sejak Maret 2020.

Padahal, kata dia, ada beberapa tenaga kesehatan di RSUD Pariaman yang saat bertugas terpapar Covid-19 hingga dirawat di RSUP M Djamil Padang.

"Kasihan kita sama tenaga kesehatan yang sempat positif, untung sekarang sudah sembuh," ungkapnya.

Sedangkan poin terakhir penyebab aksi demo tersebut adalah peserta BPJS harus membayar pembelian obat saat berobat di RSUD Pariaman yang sudah berlangsung hingga berbulan-bulan.

Masih menurutnya, sebelum menggelar aksi demo, peserta aksi sudah melakukan mediasi dengan direktur RSUD Pariaman namun belum membuahkan hasil.

Ia mengancam jika mediasi masih belum menemui titik temu, pihaknya akan melakukan mediasi kepada pihak yang lebih tinggi.

"Kita juga dapat informasi sudah ada tenaga kontrak yang dipecat namun haknya belum diterima. Kami menilai direktur gagal total memimpin RSUD Pariaman sehingga terjadi perpecahan internal di rumah sakit itu.



"Karena tidak mampu memimpin RSUD Pariaman maka kami minta direktur mundur," tegasnya.

Meski pihaknya menyampaikan unjuk rasa, namun ia memastikan pelayanan terhadap pasien tetap berjalan karena yang melakukan aksi sekarang merupakan yang bertugas malam tadi.

RSUD Pariaman berlokasi di kota Pariaman namun milik pemerintah Provinsi Sumatra Barat. Meski begitu, aksi unjuk rasa tenaga kesehatan di RSUD itu, ditanggapi oleh PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman, Nazifah.

Menurut Nazifah, ia memahami unjuk rasa yang dilakukan sejumlah nakes karena ia cukup mengetahui dengan kondisi yang terjadi di rumah sakit tersebut.

"Benar. Ini sudah lama. Kondisi sebenarnya karena faktor regulasi yang berubah-rubah karena refocusing anggaran yang tiap sebentar digeser. Hal ini menyebabkan terlambatnya pencairan anggaran dari RSUD Pariaman kepada tenaga kesehatan," ungkapnya.

Namun kata Nazifah, usai aksi demo di RSUD Pariaman tadi dilakukan mediasi dan hampir ada titik temu. Menurutnya, kurangnya informasi menyebabkan terjadinya aksi demo tersebut. Padahal, kata Nazifah, hampir seluruh daerah mengalami hal yang sama terkait perubahan regulasi yang menyebabkan keterlambatan pencairan dana.

"Bahkan ada pihak swasta yang mensuplai logistik di RSUD Pariaman belum dibayarkan sejak Desember 2020. Ini juga akibat regulasi yang berubah-ubah karena penangulangan Covid-19," jelasnya.

Nazifah berharap persoalan di RSUD Pariaman tersebut tidak sampai mengganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat di masa pandemi Covid-19. Karena walau bagaimanapun, kata dia, masih banyak warga kota Pariaman berobat di RSUD Pariaman.

"Karena RSUD Pariaman merupakan rumah sakit rujukan pasien dari kota Pariaman dan kabupaten Padangpariaman. Kita bersyukur karena peserta aksi demo berjanji tidak akan mengurangi pelayanan medis mereka kepada masyarakat," tandasnya. (OLP)