Pariaman - Anggota DPRD Padangpariaman, Syahrul Datuak Lung sikapi protes masyarakat Ulakan ke nagari setempat terkait penundaan ritual Basyafa yang akan dilaksanakan bulan ini di komplek makam Syekh Burhanuddin.
Ketua DPD Golkar Padangpariaman itu berpendapat tradisi Basyafa selain ritual tahunan, juga berdampak pada perputaran ekonomi bagi masyarakat setempat.
"Selain berziarah ke makam penyebar agama Islam Syekh Burhanuddin, ritual Basyafa juga menguntungkan bagi masyarakat. Baik yang berjualan maupun di sektor lainnya. Dan ini sudah berlangsung puluhan tahun dan tak pernah terputus tiap bulan Safar," kata Datuak Lung saat dihubungi via telepon, Jumat (2/10).
Seharusnya, menurut dia, pemerintah bisa tetap melakukan tradisi ritual Basyafa tapi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Ada banyak cara bisa dilakukan pemerintah saat Basyafa demi menyelamatkan ekonomi masyarakat Ulakan.
"Bisa dengan mengaktifkan peran nagari, pemuda selaku parik paga dan perangkat lainnya untuk pendisiplinan penerapan protokol Covid-19 saat Basyafa," imbuhnya.
Datuak Lung menilai penundaan Basyafa untuk menanggulangi dampak Covid-19 karena keramaian, tidak tepat karena ia melihat dalam tatanan normal baru, pasar-pasar tetap ramai, sedangkan Basyafa hanya sekali setahun.
"Coba lihat semua pasar ramai, Basyafa adalah tradisi umat Islam sekali setahun kenapa ditunda," pungkasnya.
Dikabarkan sebelumnya, untuk mengendalikan penyebaran Covid-19, Pemkab Padangpariaman bersama Kemenag dan MUI sepakat menunda tradisi Basyafa yang digelar setiap tahunnya di komplek makam Syekh Burhanuddin di kecamatan Ulakan Tapakis.
"Karena terjadi peningkatan jumlah positif Covid-19 di Padangpariaman, Basyafa akan kita tunda untuk tahun 2020 ini," ujar Pj Bupati Padangpariaman, Adib Alfikri di Paritmalintang, Kamis (1/10).
Jika tradisi ritual Basyafa tidak ditunda dikhawatirkan Adib akan membuka peluang terjadinya klaster baru di Padangpariaman karena saat Basyafa tidak kurang dari sepuluh ribu orang akan menghadirinya. (OLP)
