 |
| Foto: Desi |
"Jika desa tersebut sudah mempunyai website, dianjurkan memanfaatkan web tersebut untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa, agar masyarakat lebih mudah mengakses seluruh informasi di desa itu melalui link PPID desa tersebut," kata Kepala Seksi Pengelola Informasi Publik Dinas Kominfo Pariaman, Agusti Rabaini di Pariaman, Rabu (1/7).
Keterbukan Informasi Publik (KIP) yang informatif, kata Agusti, harus diawali dengan membenahi kembali akses lembaga publik yang sudah lama vakum atau tidak aktif, termasuk di tingkat pemerintahan paling rendah sekalipun.
Akses keterbukaan informasi publik seperti website dan media sosial guna memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
"Tentang website desa yang mereka miliki agar bisa disambungkan dengan website utama yang dikelola oleh Dinas Kominfo Kota Pariaman. Hal ini agar mudah diakses secara luas karena website Pemko Pariaman memiliki pengunjung unik ribuan per harinya," sambungnya.
Namun jika desa tersebut belum punya website atau website yang mereka miliki belum optimal, pihak desa bisa membuat laporan tertulis ke pihaknya untuk ditindaklanjuti agar segera diaktifkan dan dioptimalkan.
Dengan keberadaan PPID, jelas dia, masyarakat dengan mudah memperoleh informasi yang mereka inginkan lewat satu pintu di PPID. Dan PPID mesti bertanggungjawab dalam melayani informasi publik, penyediaan, dokumentasi dan penyimpanan.
“Selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan undang-undang, semua informasi milik publik bisa diakses serta diminta kapan saja,” tegasnya.
Dengan terbentuknya PPID Desa, seluruh informasi akan disinkronkan dengan PPID Utama alias Dinas Kominfo guna persamaan persepsi. Kominfo juga meminta agar PPID pembantu membagikan informasi yang bisa mereka pertanggungjawabkan.
"Kita berharap seluruh desa mengoktimalkan kembali website desa mereka guna mendukung keterbukaan informasi publik di kota Pariaman," pungkasnya. (Desi/OLP)
