 |
| Foto: Junaidi |
Ia menyebut postingan di media sosial terkait retribusi pantai ada riak yang apabila tidak segera ditengahi akan tidak baik untuk keberlangsungan kebijakan itu lebih lanjut.
"Oleh karena itu saya mengajak pelaku wisata dan kelompok sadar wisata berdialog di Pulau Angsoduo membahas hal tersebut," kata Genius di Pulau Angsoduo, Jumat (12/6).
Retribusi masuk pantai itu sendiri kata Genius, sudah diperdakan sejak 2013. Perda nomor 4 tahun 2013 itu kemudian diubah menjadi Perda nomor 1 tahun 2015 dan dilakukan perubahan kembali menjadi Perda nomor 1 tahun 2019.
Dengan adanya retibusi kawasan pantai, pihaknya sekaligus membatasi keramaian orang di pantai mengingat diberlakukannya new normal di Pariaman. Meski Pariaman keluar dari PSBB bukan berarti protokol Covid-19 diabaikan.
Selama ini Pemko Pariaman menggratiskan biaya masuk pantai membuat warga dan pengunjung sangat ramai di sepanjang pantai Pariaman. Mulai dari ujung Muara Gandoriah hingga ke pantai Kata Pariaman.
Penarikan retribusi menurutnya juga sebagai upaya Pemko Pariaman meningkatkan PAD yang saat ini terbilang sangat kecil hanya Rp 36,6 miliar dari APBD Rp 703,4 miliar di 2019.
Selama ini, sambung Genius, Pemko Pariaman tergantung pada bantuan dana pusat. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Pariaman karena selalu ditagih meningkatkan PAD karena selisihnya terlalu jauh dengan jumlah APBD.
Genius berjanji akan kaji kembali kebijakan tersebut agar tidak ada pihak yang dirugikan sambil terus melakukan sosialisasi.
Mayoritas pelaku wisata dan pokdarwis meminta Pemko Pariaman menunda diberlakukanya kebijakan retribusi masuk pantai.
"Karena momennya sangat tidak tepat, apalagi para pedagang baru berusaha bangkit setelah ditutupnya pantai. Dengan New Normal, mereka berharap kembali berjualan dengan mulai dibukanya kawasan pantai," ujar Ari, salah seorang pelaku wisata. (Juned/OLP)
