 |
| Foto: AWT |
"Sedangkan BLT dari APBD Padangpariaman untuk 5.000 KK sedang menunggu proses verifikasi di Badan Keuangan Daerah," kata kepala dinas Sosial Padangpariaman, Syafriwal di Paritmalintang, Rabu (10/6).
Ia membantah isu yang menyebutkan Bupati Padangpariaman menggelapkan dana BLT sebesar Rp 8,3 miliar. Isu tersebut menurutnya merupakan fitnah dan sangat liar.
Ia menyebutkan seluruh bantuan sosial ekonomi dampak Covid-19 hanya mengakomodir 50% hingga 60% masyarakat miskin di masing-masing nagari.
"Tidak semua masyarakat menerima bantuan Covid-19 karena ketersediaan anggaran dibanding dengan jumlah penduduk Padangpariaman. Kita salurkan pada yang benar-benar membutuhkan," kata dia.
Terkait transparansi data penerima bantuan BLT, pihaknya masih melakukan perubahan data dan kroscek data ganda yang dilaporkan masyarakat.
Sedangkan Kepala BPKD Padangpariaman Armeyn Rangkuti mengatakan saat ini pihakya tengah menyelesaikan persyaratan administrasi terkait penyaluran BLT bersumber APBD kabupaten.
"Diperkirakan akan selesai hingga dua sampai tiga hari ke depan dan langsung kita salurkan," kata dia.
Sementara itu, pemerintah pusat telah melakukan pengurangan dana alokasi khusus dana desa dari yang semulanya Rp 88 miliar menjadi Rp 73 miliar.
Dengan kurangnya transfer dana pusat tersebut menyebabkan berkurangnya jumlah penerima BLT di setiap nagari di Padangpariaman.
BLT sumber dana desa sendiri telah disalurkan hingga 95 persen dari 103 nagari di Padangpariaman. Beberapa nagari sudah ada yang akan mencairkan BLT tahap dua. (Tim/OLP)
