 |
| Foto: istimewa |
Keempat OPD tersebut adalah Dinas Dukcapil, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian, Inspektorat dan RSUD Padangpariaman.
Namun Bupati Padangpariaman Ali Mukhni terus mendorong OPD lainnya untuk melakukan pembenahan dan peningkatan pembangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).
"Saya udah instruksikan kepada Inspektorat untuk menindaklanjuti pembangunan ZI yang sudah dicanangkan sejak 2016 lalu. Kita optimis empat OPD ini bisa diandalkan mewujudkan ZI menuju WBK/WBBM," kata Ali Mukhni di Paritmalintang, Rabu (17/6).
Menindaklanjuti instruksi tersebut, Kepala Inspektorat Padangpariaman Hendra Aswara menyebutkan ada lima strategi dalam pembangunan ZI. Yakni komitmen, kemudahan pelayanan, ciptakan program yang menyentuh masyarakat, monitoring dan evaluasi, dan manajemen media.
"Lima strategi ini sudah dimiliki oleh empat OPD yang kita siapkan. Apalagi Disdukcapil dan DPMPTP telah banyak raih penghargaan tingkat nasional maupun provinsi. Artinya kita sudah punya modal kuat dari komitmen kepala daerah maupun dari kepala OPD dan jajarannya," ujar mantan kepala dinas DPMPTP itu.
Acuan pembangunan zona integritas, kata Hendra, adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Kepala Dinas Dukcapil Muhammad Fadhly mengatakan telah melakukan reformasi birokrasi dan komitmen dalam kemudahan pelayanan. Saat ini pihaknya telah mengaplikasikan Dukcapil Go Digital - yaitu program yang mempermudah masyarakat di masa pandemi Covid-19.
"Pengurusan Dukcapil via online, artinya kita ingin layanan lebih dekat sehingga masyarakat bisa merasakan dinas benar-benar hadir dan memuaskan masyarakat," kata peraih penghargaan Pelayanan Prima oleh Kemenpan/RB itu.
Diketahui bahwa ZI merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian/lembaga dan pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat atau komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. (Tim/OLP)
