 |
| Foto: AWT |
"ASN harus menjaga netralitas dalam Pilkada. Bagian Humas perlu menempatkan diri," kata Irwan Prayitno pada rapat koordinasi Kehumasan Provinsi Sumatera Barat di Padang, Kamis (5/3).
Orang nomor satu di Sumatera Barat itu menyampaikan Humas Pemerintahan dalam menyampaikan informasi harus membawa kedamaian dan kesejukan.
"Menyampaikan informasi yang sejuk dan damai," kata gubernur.
Kapolda Sumatera Barat Inspektur Jenderal Polisi Toni Supratman mengatakan ada empat poin penting yang mesti diantisipasi jelang Pilkada.
"Pertama adalah berita bohong atau hoaks," kata Kapolda.
Kemudian berita atau informasi yang berniat memecah belah keberagaman suku dan agama atau ras. Di samping itu menggunakan agama sebagai alat politik praktis.
"Ketiga, politisasi agama, yaitu menggunakan jargon jargon membangkitkan primordialisme agama dalam kontestasi pilkada," sambungnya.
Lebih lanjut Kapolda menyampaikan perlu mewaspadai berita dan informasi yang bersifat intimidasi. Seperti tindakan menakut-nakuti masyarakat dengan menyebarkan isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
"Keempat poin tersebut harus diwaspadai, apalagi jelang Pilkada," tegas Kapolda.
Direktur Fasilitasi Kepala Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Budi S Sudarmadi mengatakan, bahwa Humas Pemerintah adalah garda terdepan dalam menyukseskan Pilkada yang aman dan damai.
Humas pemerintah, kata dia, memberikan informasi kepada masyarakat untuk memilih pemimpin terbaik bagi daerahnya.
"Juga memiliki peran aktif dalam meningkatkan partisipasi pemilih guna menjamin hak konstitusional rakyat," kata Budi.
Rakor Kehumasan tingkat provinsi Sumbar bertajuk 'Peran Humas Pemerintah Dalam Rangka Menciptakan Pilkada Yang Aman dan Damai' tersebut turut dihadiri oleh Kepala Bagian Humas dan Protokoler Padangpariaman, Anton Wira Tanjung. (Tim/OLP)
