 |
| Bupati Ali Mukhni didampingi Wabup Suhatri Bur beserta jajaran Gugus Tugas Covid-19 simak arahan gubernur melalui video conference. Foto: istimewa |
Progres tersebut telah dijalankan oleh pihak labor. Hasil uji labor bisa diterima dalam waktu lima jam. Hasil tersebut memuaskan gubernur karena hasil uji labor tidak membutuhkan waktu lama. Gubernur juga mengumumkan hingga Jumat 27 Maret 2020 sudah 6 orang positif terjangkit virus corona.
“Sudah 6 orang positif Covid-19,” ungkapnya saat rapat virtual atau video conference dengan seluruh kepala daerah kabupaten kota di Sumbar, Jumat (27/3). Video conference tersebut fokus membahas strategi penanganan Covid-19.
Selain itu, juga terjadi penambahan orang dalam pantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) yang menurut gubernur kebanyakan orang yang datang dari luar Sumatera Barat.
"Sehingga diharapkan kepada seluruh bupati/walikota agar memperketat perbatasan seperti dari Pekanbaru, Malaysia dan WNI pulang umrah," kata gubernur.
Lebih jauh gubernur mengatakan hingga saat ini belum ada penutupan bandar udara di Indonesia meski frekuensi penerbangan jauh berkurang.
Namun, jelas gubernur, banyak perantau memilih jalur darat dan laut untuk pulang kampung, sehingga diperlukan pembentukan posko dan tim kesehatan - dibantu kepolisian - untuk melakukan pengetatan dan pengecekan di perbatasan.
Ia juga mengimbau nagari, desa hingga korong agar mengimbau warganya tidak membuat keramaian dan saling menjaga jarak atau sosial distancing.
Rumah Sakit rujukan Covid-19 di Sumbar masih RSUP M Djamil Padang dan RS Achmad Mukhtar Bukittinggi. Di kedua rumah sakit rujukan tersebut tersedia 227 kamar yang akan digunakan sebagai ruang isolasi.
"Namun baru 100 kamar yang siap digunakan. Sisanya sedang diupayakan percepatan penyelesaiannya," kata dia.
Gubernur menyebut ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas yang menangani Covid-19 merupakan masalah nasional. Tidak hanya di Sumbar dan beberapa daerah lainnya.
Untuk memenuhi kebutuhan APD, ia meminta bupati/walikota memberdayakan penjahit yang ada di daerah seperti pembuatan masker. Sumber anggaran DAK Fisik kata gubernur, bisa digunakan untuk mengadakan APD di masing-masing daerah.
Dalam video conference tersebut Bupati Padangpariaman Ali Mukhni mengatakan sudah melakukan regulasi penaganan Covid-19 hingga tingkat nagari. Ia juga sudah menindaklanjuti Maklumat Kapolri untuk tidak membolehkan pesta pernikahan dan kegiatan yang melibatkan banyak orang.
"Kami juga telah membuat edaran untuk tidak melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang hingga kondisi kembali normal,” ujarnya.
Bahkan, lanjut bupati yang dipanggil ustaz oleh gubernur itu, saat ini pihaknya telah mengirimkan surat kepada DPP PKDP dan DPW PKDP di seluruh Indonesia untuk tidak pulang ke kampung hingga kondisi kembali kondusif.
"Disamping kebijakan yang tak kalah penting adalah bagaimana kita mendekatkan diri pada Allah SWT dengan memohon ridho dan perlindungannya," pungkasnya.
Kabupaten Padangpariaman sendiri telah menganggarkan sebesar Rp 5 miliar dari APBD melalui dana tanggap darurat untuk keperluan APD. (Tim/OLP)
