 |
| Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman, M Syukri. Foto: istimewa |
Sedangkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), masuk pada tahap kedua pada Maret atau April mendatang.
"Karena pada tahap pertama lebih diutamakan untuk daerah tertinggal, kemudian daerah terkhusus," ungkap Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman, M Syukri, Rabu (19/2).
Syukri mengatakan pihaknya pada 2019 lalu telah mengusulkan sebanyak 500 unit rumah untuk direalisasikan. Semua unit yang ia usulkan kategori peningkatan kualitas dan pembangunan baru.
“Peningkatan kualitas artinya rumahnya sudah ada namun tidak layak. Pembangunan baru bagi mereka yang statusnya sudah menikah dan masih tinggal di rumah mertuanya, bisa ditarik keluar untuk membangun rumah dengan syarat mereka mempunyai lahan,“ tuturnya.
Ia belum bisa memastikan berapa jatah unit bantuan yang akan diterima Pariaman pada program tersebut sebelum menerima kepastian melalui pengumuman pemerintah pusat sekitar Maret atau April mendatang.
Syukri mengatakan pada 2019 lalu penerima bantuan program tersebut lebih banyak di tiga kecamatan. Yakni Pariaman Utara, Pariaman Timur dan Pariaman Selatan.
"Sesuai kondisi dan fakta di lapangan memang harus banyak kita perhatikan,“ sambungnya.
Pada 2019 Pemko Pariaman telah merehab rumah masyarakat sebanyak 1.154 unit. 1.000 unit rumah melalui program BSPS dan 154 rumah melalui DAK. (Rika/OLP)
