 |
| Foto: istimewa |
"Pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan perencanaan kegiatan sehingga kita tetap dalam koridor akuntabilitas. Output kegiatan harus jelas, efektif dan efisien," kata Jonpriadi pada Bimtek Penatausahaan Keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah, Sabtu (22/2).
Ia mengimbau jajaran di bawahnya bisa mengatur manajemen kas sehingga anggaran sesuai dengan peruntukannya supaya pencairan dana pada berbagai kegiatan terealisasikan dengan baik.
Dia bilang perangkat daerah yang mengelola dana besar seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan perlu perencanaan yang matang dan membuat skedul terencana.
"Defisit anggaran dipengaruhi oleh adanya belanja mandatori seperti anggaran Pilkada, persiapan Penas Tani Nelayan, pembukaan MTQ 2020, sedangkan penambahan dana belanja tidak ada," kata dia.
Jonpriadi berharap narasumber yang dihadirkan pada acara itu memberikan materi yang mencerahkan dan memberikan informasi terbaru dalam tata kelola keuangan.
Pemateri dari BPKP Sumatera Barat, Helma Fatiza mengatakan bahwa SPIP kabupaten Padangpariaman telah berada di level III yang menunjukan sistem pengendalian internal pemerintahan telah berjalan dengan baik.
Ia mengatakan dalam pelaksanaan kegiatan harus terlebih dahulu dipetakan seluruh program. Kegiatan yang berbasis outcome, dengan memenuhi tiga unsur analisis.
"Pertama, spesifik atau bisa dihitung dan dapat diukur. Kedua, attainable atau dapat dicapai. Ketiga, relevan atau relevansinya dengan perkembangan peraturan perundangan, teknologi informasi dan kebutuhan daerah," pungkasnya. (Tim)
