Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

4 Kali Berturut-turut Raih WTP, Pariaman Raih Capaian Tertinggi

21 Oktober 2019 | 21.10.19 WIB Last Updated 2019-10-21T12:31:57Z
Foto: Junaidi
Pariaman - Pemerintah Kota Pariaman raih penghargaan capaian standar tertinggi predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2018 dari pemerintah pusat yang diserahkan di Padang, Senin (21/10).

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, RM, Wiwieng Handayaningsih yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani kepada walikota Pariaman, Genius Umar. Penghargaan WTP diraih Pariaman untuk keempat kalinya secara berturut-turut sejak 2015.

"Hal ini menunjukan keseriusan kita dalam menyajikan laporan keuangan yang transparan kepada masyarakat dan BPK, sehingga apa saja yang kita gunakan dengan menggunakan uang negara, dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka," kata walikota Pariaman, Genius Umar.

Penghargaan tersebut menurutnya sekaligus membuktikan keberhasilan Pemerintah Kota Pariaman dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Dengan capaian tersebut, ia berharap Pariaman akan terus meraihnya di masa mendatang.

RM Wiwieng Handayaningsih, mengatakan penghargaan penyajian LKPD maupun WTP, jangan hanya sebatas pajangan semata, tetapi harus mempunyai daya ungkit untuk pembangunan.

Dengan laporan keuangan yang baik, kata dia, kepala daerah dapat mengambil kebijakan yang cepat, tepat dan tuntas, sehingga penggunaan keuangan negara benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat dan program pemerintah daerah itu sendiri.

Bonusnya, kata dia, daerah penerima WTP nantinya akan diberikan dana insentif daerah (DID) namun terlebih dahulu memenuhi dua kriteria penerima DID. Kriteria pertama adalah kriteria daerah sebagai penentu kelayakan daerah penerima yang terdiri atas opini BPK atas LKPD, WTP atau wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK atas LKPD dan penetapan Perda APBD tepat waktu.

“Yang kedua adalah kriteria kinerja yaitu kriteria penilaian terhadap kinerja daerah, terdiri dari kesehatan fiskal  dan keuangan daerah, pelayanan dasar publik ekonomi dan kesejahteraan,” ungkapnya.

Ia meneruskan saat ini perkembangan zaman sangat pesat dengan dimulainya revolusi industri 4.0. Dengan itu ia berharap perangkat OPD di lintas keuangan daerah dapat memulainya dari sekarang. (Juned/OLP)
×
Berita Terbaru Update