 |
| Puluhan massa berunjuk rasa di depan kantor DPC Partai Gerindra Kota Pariaman. Foto: OLP |
Mereka menuntut pleno ulang atas penetapan Harpen Agus Bulyandi alias Andi Cover sebagai Ketua DPRD Sementara pada pelantikan 20 anggota DPRD Kota Pariaman, besok (Rabu). Partai Gerindra merupakan partai dengan perolehan suara tertinggi dan meloloskan tiga orang kadernya di dewan kota pada pemilu 2019 lalu. Mereka mencemaskan Andi Cover akan didefenitifkan sebagai Ketua DPRD Kota Pariaman oleh Partai Gerindra.
Koordinator unjuk rasa, Ilham Ilyas mengatakan Andi Cover minim pengalaman dan belum saatnya memimpin dewan. Ia mengejek Andi Cover belum punya pengalaman politik, bahkan sebagai ketua pemuda sekalipun.
Ilham Ilyas bahkan dengan berani menyebutkan ada indikasi kuat politik uang atas ditetapkannya Andi Cover sebagai ketua DPRD sementara guna memuluskan jalannya sebagai ketua DPRD defenitif.
"Saya tidak menuduh, tapi mensinyalir hal itu terjadi. Ia belum pantas menjadi ketua DPRD, belum punya kapasitas dan perolehan suaranya juga paling kecil dibandingkan suara Fitri Nora dan Hamdani (dua kader Gerindra lainnya di dewan)," kata dia.
Pengunjuk rasa yang sebagian mengklaim dirinya sebagai pendukung Prabowo pada Pilpres lalu, juga meminta Sekretariat DPRD Kota Pariaman melakukan audiensi dengan KPU dan Bawaslu Pariaman sebelum menetapkan Andi Cover sebagai ketua DPRD sementara. Mereka meyakini Fitri Nora dengan perolehan suara tertinggi 1.187, Hamdani sebanyak 1.085 dan Andi Cover 1.025, akan menjadi pertimbangan mereka.
Asniyeti, anggota Koalisi Perempuan Indonesia Pariaman, yang ikut dalam unjuk rasa itu, menuduh Partai Gerindra Pariaman telah melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Ia menilai Fitri Nora jauh lebih layak memimpin DPRD ketimbang Andi Cover. Ia menilai hal itu atas pengalaman yang dimiliki Fitri Nora sebagai wakil ketua DPRD saat ini.
Ketua DPC Partai Gerindra Pariaman, Mimi Elfita menuding aksi unjuk rasa itu telah ditunggangi oleh dua orang anggota dewan terpilih lainnya. Ia juga menuduh koordinator unjuk rasa, Ilham Ilyas merupakan Projo, atau pendukung Jokowi pada Pilpres lalu.
"Kepentingan mereka (pengunjuk rasa) apa? mereka Projo. Ilham Ilyas itu bukan pendukung Prabowo dan Gerindra, ia Projo di Pariaman," kata dia.
Mimi Elfita menyebut penetapan Andi Cover sebagai ketua DPRD sementara sudah sesuai dengan mekanisme yang ada di partai. Ia menilai keputusan itu tidak perlu dipersoalkan oleh pihak luar partai.
"Kecuali mereka ditunggangi. Siapa lagi yang menunggangi kalau bukan yang dua orang itu," katanya.
Arianto suary, sekretaris DPC Gerindra Pariaman menguatkan pernyataan Mimi Elfita. Kata dia, Fitri Nora dan Hamdani adalah kader yang tidak loyal dibandingkan Andi Cover. Keduanya juga tidak hadir dan tidak mengisi formulir pencalonan sebagai pimpinan DPRD pada rapat pleno yang diadakan DPC Gerindra.
"Penetapan Andi Cover melalui rapat pleno partai. Fitri Nora dan Hamdani tidak hadir meski telah kami undang. Andi Cover satu-satunya yang mengisi formulir sebagai syarat pengajuan nama ketua secara berjenjang," kata dia.
Namun demikian dia mengatakan tetap akan membawa aspirasi pengunjuk rasa untuk dibahas. Ia juga menyebut Andi Cover belum ditetapkan sebagai ketua DPRD defenitif yang ditunjuk resmi oleh partai, namun menilainya merupakan kader Gerindra yang militan.
Dihubungi terpisah, Fitri Nora mengatakan DPC Gerindra Pariaman tidak mematuhi arahan Sekjen DPP Gerindra, Ahmad Muzani terkait penetapan ketua DPRD. Kata dia, Ahmad Muzani bilang kepada dia bahwa yang berhak menjadi ketua DPRD adalah kader yang sudah punya pengalaman di legislatif atau petahana.
Ia mengatakan kontribusinya ke partai seakan tidak dihargai oleh Mimi Elfita cs meski ia telah banyak membantu partai dari sisi finansial hingga membelikan tiket pesawat kepada ketua, sekretaris, bendahara DPC Gerindra Kota Pariaman.
Fitri Nora juga membantah telah diundangnya dia pada pleno dan pengisian formulir pengajuan calon ketua DPRD rekomendasi partai sebelum penetapan Andi Cover. Dia bilang sudah lama dirinya tak dilibatkan pada rapat-rapat strategis di DPC Gerindra Pariaman. Ia menilai Mimi Elfita cs telah bersekongkol untuk menyingkirkannya.
"Saya tidak ada menerima surat undangan resmi dari partai layaknya sebuah organisasi. Jika mereka katakan mengundang saya via WhatsApp, itu bukan undangan resmi. Undangan resmi sebuah organisasi adalah surat," kata dia.
Fitri Nora tidak membantah desas-desus renggangnya hubungan personal dia dengan Mimi Elfita yang merupakan saingan pada Pileg 2019 untuk daerah pemilihan Pariaman Timur-Pariaman Selatan.
"Saya merasa baik-baik saja, entah dia (Mimi Elfita) ke saya. Namun saya lebih banyak menghindar," kata dia. (OLP)
