 |
| Kepala DSP3A Hendra Aswara menyampaikan sambutan saat Bimtek Verifikasi dan Validasi BDT bagi operator SIKS-NG se-Kabupaten Padang Pariaman di Hall Saiyo Sakato, Jumat (10/5). Foto: istimewa |
Kepala DSP3A, Hendra Aswara menyampaikan bahwa terdapat sekitar 36 ribu KK pada BDT penerima bantuan untuk wilayah Padangpariaman sejak beberapa tahun lalu. Data tersebut perlu divalidasi oleh perangkat kecamatan dan perangkat nagari.
“Dari 36 ribu itu pasti sudah ada yang meninggal, pindah alamat atau sudah sejahtera. Bahkan ada yang dobel datanya. Ini perlu kita benahi bersama,” kata Hendra didampingi Kabid Penanganan Fakir Miskin, Emri Nurman.
Selanjutnya, kata Hendra, validasi dan verifikasi data dilaksanakan selama 40 hari oleh tenaga operator nagari dan kecamatan yang difasilitasi oleh pilar-pilar sosial seperti Pekerja Sosila Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan (TKSK), Karang Taruna dan lainnya.
“Kita benar-benar ingin mendapatkan data keluarga miskin yang sesuai indikator yang telah ditetapkan pemerintah. Jadi jangan ada dusta di antara kita,” kata Jebolan STPDN Angkatan XI itu.
Data yang telah terverifikasi dan validasi akan menjadi acuan akurat untuk pemberian bantuan lanjutan.
"Sehingga bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan tidak ada unsur KKN," sambungnya.
Pada bimtek tersebut, mantan Kabag Humas itu juga menyampaikan bahwapihaknya akan meresmikan Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kemiskinan Padangpariaman pada 20 Juni nanti.
Menurutnya pusat pelayanan ini adalah yang pertama di wilayah Sumatera Barat sebagai wujud nyata komitmen Bupati Ali Mukhni dalam pengentasan kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
“Sesuai arahan Bapak Bupati, peresmian pusat layanan ini akan dihadiri Bapak Gubernur Sumatera Barat dan menjadi pilot projek nasional,” kata Kadis termuda itu.
Asisten Adminitrasi Pemerintahan Padangpariaman, Idarussalam menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan salah satu visi mewujudkan Padangpariaman yang Religius, Cerdas dan Sejahtera.
Ia juga berharap dalam proses verifikasi dan validasi data harus sesuai dengan 14 indikator dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan.
"Kita berharap adanya data yang telah diverifikasi dan validasi ini menjadi acuan untuk kebijakan selanjutnya," kata Idarussalam.
Bimbingan teknis verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu bagi Operator SIKS - NG se Kabupaten Padangpariaman diikuti oleh 120 peserta yang terdiri dari 103 operator nagari dan 17 operator tingkat kecamatan se Kabupaten Padangpariaman. (Tim)
