 |
"Jangan ada yang eksodus ke Jakarta, kita selesaikan semuanya di Kota Pariaman. Forkopimda, Walikota, Kapolres, Dandim, Kajari semua pihak di Forkopimda mendampingi dan akan bekerjasama agar Kota Pariaman tetap damai," imbaunya di Pariaman, Jumat (17/5).
Bagi masyarakat yang tidak puas dengan hasil pemilu yang ditetapkan, kata dia dapat menempuh upaya hukum yang sediakan oleh konstitusi.
Jika masyarakat menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di wilayah Kota Pariaman, imbuhnya, dapat dilaporkan untuk di proses oleh Bawaslu Kota Pariaman dan Sentra Gakkumdu.
"Kita selesaikan di Kota Pariaman. Tidak perlu datang ke Jakarta," katanya.
Masyarakat juga diminta untuk legowo, menerima apapun hasil pemilu yang ditetapkan oleh KPU RI nantinya.
"Pasca pemilu, jangan melakukan yang menganggu keamanan. Kita telah selesai menyelenggarakan pemilu, kita tunggu ketetapan KPU. Jika tidak puas, bisa sampaikan kepada pengawas pemilu," pungkasnya.
Hal sama juga disampaikan Ketua Karang Taruna Kota Pariaman, Afdila dan Ketua DPD KNPI Kota Pariaman, Febriyan Mirdani.
Keduanya tegas menolak adanya rencana pergerakan massa "people power" pada 22 Mei 2019 mendatang. Menurutnya, aksi yang dipusatkan di kantor KPU RI itu berpotensi menimbulkan gesekan dan menganggu keutuhan NKRI.
"Jika ada pelanggaran dapat ditempuh lewat jalur konstitusional. Aksi besok ini rawan memicu gesekan dan gangguan keamanan," kata keduanya. (Nanda)
