 |
| Foto: istimewa |
Firdaus merupakan satu di antara 65 orang caleg terpilih hasil pemilu 2019 yang akan berkantor di Gedung Bagonjong DPRD Sumatera Barat di Jalan Khatib Sulaiman, Kota Padang.
Ia dipastikan menempati satu kursi, setelah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperoleh suara terbanyak ke-7 dari jatah kursi DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Dapil II dengan wilayah Kabupaten Padangpariaman dan Kota Pariaman.
Di internal PKB di dapil Sumbar II, Firdaus mengungguli perolehan 6 orang caleg PKB lainnya yakni, Dedi Edwar, Suheri, Syafri, Hartini Zahar, Eva Wardani dan Ali Nusir.
Bagi pria kelahiran Toboh Baru, 2 Mei 1984 silam ini, keterpilihan dirinya menjadi di DPRD Sumatera Barat tidak terlepas dari dukungan banyak pihak, terutama masyarakat Kabupaten Padangpariaman, Kota Pariaman, kawan sesama aktivis dan caleg PKB.
Tanpa dukungan itu, PKB tidak akan memperoleh suara signifikan. Bahkan kursi di DPRD Sumbar pun belum tentu didapatkan.
Tidak mudah menembus ketatnya persaingan politik pemilu 2019. Biaya politik yang tinggi, mengharuskan caleg didukung oleh modal besar.
Menurut alumni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang ini, menilai anggapan besarnya ongkos politik pemilu, menyebabkan anak muda potensial cenderung "phobia" terjun ke dunia politik praktis.
Akibat paradigma itu, tidak banyak yang berani terjun ke politik, panggung politik pemilu sepi dari warna anak muda.
Namun, tidak demikian dengan Firdaus. Blak-blakan, pada Pemilu 2019 ini, ia hanya menghabiskan puluhan juta untuk membiaya seluruh kegiatannya sepanjang tahapan pemilu 2019.
Firdaus mengaku, tidak lebih dari Rp 60 juta ia gelontorkan untuk operasional dirinya dan tim selama pemilu. Sebanyak Rp 20 juta, ia gunakan untuk mencetak dan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK).
Sedangkan sisanya, digunakan untuk membiayai kegiatan sosialisasi mengantar bahan kampanye dari rumah ke rumah.
Dengan keberhasilan Firdaus menebus DPRD Provinsi Sumatera Barat, ia berharap banyak anak muda Kabupaten Padangpariaman banyak yang terjun dalam politik praktis.
Apalagi, model pola kampanye simpatik tatap muka yang dilakukan Firdaus dan jaringan organisasi cukup efektif meraup suara.
Menurut dia, paradigma politik di tengah elit-elit pemuda yang berasal dari aktivis murni selama ini kebanyakan orang berpikir bahwa berpolitik itu harus memiliki uang yang banyak.
Padahal, relasi yang luas lebih dari uang dalam politik. Jaringan pertemanan, perkumpulan organisasi adalah modal sosial dalam politik.
Firdaus yang pernah menjadi wartawan di salah satu media cetak terkemuka di Sumatera Barat, memulai kampanye bukan saat pemilu dekat saja.
Jauh sebelum tahapan pemilu 2019, dengan baliho dan spanduk yang dicetak dengan jumlah terbatas, sosialisasi Firduas telah dimulai.
Debut politik Firdaus dimulai sejak tahun 2014 silam dengan menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Padangpariaman. Di pemilu tahun 2014, Firdaus hanya meraih 475 suara.
Namun suaranya melonjak pada pemilu 2019 saat mencalon sebagai anggota DPRD Sumatera Barat dengan 4.563 suara. Lonjakan suara pada Pemilu 2019 juga tidak terlepas dari evaluasi atas kegagalan dirinya pada pemilu 2019.
Keputusan menjadi calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat bukan tanpa sebab. Besarnya dukungan dari masyarakat dan dukungan jaringan pertemanan di Kabupaten Padangpariaman dan Kota Pariaman, menjadi faktor pendorong Firdaus memilih mencalon di DPRD Provinsi Sumatera Barat.
Kini, Firdaus sadar bahwa sebuah tanggung jawab besar tertompang kepada dirinya saat dipercayai sebagai wakil rakyat. Dengan tekad yang besar, ia berkomitmen besar berkontribusi untuk pembangunan di Kabupaten Padangpariaman. (Nanda)
