 |
| Foto: Andri |
“Karena itu para camat harus proaktif meningkatkan koordinasi dengan jajaran walinagari yang ada. Sehingga, jangan sampai para camat ada yang tidak mengetahui program atau kegiatan yang berlangsung di nagari,” kata Ali Mukhni di Paritmalintang, Rabu (2/1).
Koordinasi yang baik antara camat dan walinagari, kata dia merupakan salah satu kunci utama untuk suksesnya pembangunan di kenagarian.
Kepala DPMD Pemkab Padang Pariaman Herman mengatakan, sepanjang 2018 lalu pada dasarnya cukup banyak pencapaian yang telah dihasilkan. Salah satunya, adanya program Sistem Informasi Perencanaan Berbasis Masyarakat, (SIPBM) yang merupakan program dari Kemendes PDT RI, di mana Padangpariaman ditetapkan sebagai salah satu pilot project program tersebut bersama dengan Kabupaten Agam.
Sebagai daerah pilot project program SIPBM, di Padang Pariaman juga telah ditetapkan enam nagari sebagai percontohan. Masing-masing Nagari Campago, Nagari Lubuak Pandan, Nagari Sungai Buluah Selatan, Nagari Lareh Nan Panjang Selatan, dan Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir.
“Begitu pula program nagari digital hasil kerja sama dengan LP2M Unand Padang, dan Dinas Kominfo Padangpariaman. Program ini direkomendasikan Badan Informasi Geofisial Pusat. Untuk diketahui, program ini merupakan program yang pertama di Sumatera Barat,” terangnya.
Melalui program itu, telah bisa ditetapkan penetapan tapal batas masing-masing nagari dan dipetakan sedemikian rupa dengan menggunakan fasilitas aplikasi berbasis digital.
SIPBM nantinya bisa dimanfaatkan untuk menginput data yang ada di nagari, khususnya berkaitan dengan data kesehatan dan jumlah warga putus sekolah. Begitu pula program pemberdayaan BUMNag dan pemberdayaan potensi wisata berbasis desa.
"Seperti pengembangan wisata embung yang terdapat di Kasang Kecamatan Batang Anai,” kata dia. (Tim)
