 |
| Kepala Dinas Kominfo Pariaman berikan miniatur tabuik kepada Plt Kadis Pariwisata Kota Batam di Batam beberapa waktu lalu. Foto: Nanda |
Rencana tersebut merupakan salah satu wacana yang akan dibahas secara matang usai dilaksanakannya studi komparatif Dinas Kominfo Kota Pariaman ke Mall Pelayanan Publik Kota Batam pada 5 Desember 2018 silam.
"Selain menempati bangunan yang representatif yang dapat menampung perwakilan instansi yang dengan masing-masing fungsi pelayanannya, MPP ini harus ditunjang dengan teknologi informasi yang terintegrasi. Seluruh akses data pelayanan tersambung dengan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)," kata Kepala Dinas Kominfo Kota Pariaman Nazifah.
Menurutnya, jika MPP Kota Pariaman terwujud dipastikan seluruh pelayanan publik akan lebih maksimal. Kemudahan pelayanan tersebut, khususnya jenis perizinan akan menjadi pertimbangan investor yang ingin mengembangkan bisnisnya di Kota Pariaman.
"Akses pelayanan publik, khususnya jenis perizinan ini akan jadi pertimbangan investor untuk mengembangkan bisnisnya di Pariaman. Kemudahan dan kepastian akses pelayanan dan perizinan dapat menjadi daya tarik bagi investor," pungkasnya.
Sekretaris Dinas Penanaman Modal pemerintah Kota Batam Endi Fauzimar mengatakan Mal Pelayanan Publik Batam berdiri sejak Desember 2017, dan baru diresmikan September 2018 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Katanya, Mal Pelayanan Publik Batam memiliki 445 jenis pelayanan dengan 227 petugas yang terdiri dari 35 instansi pemerintah dan swasta, antara lain pemerintah Kota Batam, Badan Pengusahaan Batam, Kantor Imigrasi Kota Batam, Kementerian Agama, serta Perbankan.
"Mal Pelayanan Publik Batam juga dlilengkapi sarana yang dapat membuat masyarakat merasa nyaman saat berurusan," katanya. (Nanda)
