Pariaman - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pariaman gelar sosialisasi pengawasan pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota serta pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 di Aula Mapolres Pariaman, Rabu (21/11).
Sosialisasi pengawasan tersebut, sekaligus mendeklarasikan pelaksanaan pemilu serentak 2019 di wilayah Kota Pariaman agar berlangsung aman dan berintegritas.
Ketua Bawaslu Kota Pariaman, Riswan mengatakan, sosialisasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan, merupakan upaya Bawaslu Kota Pariaman mencegah terjadinya pelanggaran selama pelaksanaan pemilu di wilayah Kota Pariaman. Selain tingkat Kota Pariaman,sosialisasi juga dilaksanakan hingga ke tingkat desa dan kelurahan yang dilakukan oleh masing-masing PPL Desa.
Menurutnya, koordinasi dan sosialisasi aturan kepemiluan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pariaman, KPU Kota Pariaman kepada partai politik peserta pemilu, berlangsung dengan baik. Hal tersebut ditandai dengan belum adanya temuan dan laporan pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu selama berlangsungnya tahapan kampanye.
Ketaatan partai politik peserta pemilu 2019 tingkat Kota Pariaman terhadap aturan kepemiluan, menjadikan parpol di Kota Pariaman menjadi acuan bagi kabupaten dan kota lain dalam hal kepatuhan terhadap regulasi pemilu.
"Kawan-kawan peserta pemilu sangat paham dan patuh terhadap regulasi pemilu. Buktinya, sampai saat ini belum ada pelanggaran yang menjadi temuan ataupun laporan," ujarnya.
Bawaslu Kota Pariaman telah menyampaikan edaran sosialisasi tentang aturan kepemiluan, berikut dengan tentang netralitas ASN, Kepala Desa dan TNI-Polri.
"Sejauh ini, belum kami temukan adanya pelanggaran aturan selama berlangsungnya tahapan kampanye. Kami berharap, kondisi seperti ini tetap hingga selesainya penyelenggaran pemilu 2019.
Riswan mengajak parpol peserta pemilu di Kota Pariaman ikut "mengeroyok" data pemilih yang saat ini sedang dilakukan perbaikan. Bawaslu Kota Pariaman masih menemukan kendala dalam pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran data pemilih, merupakan salah satu kerawanan pemilih yang harus ditangani bersama.
Beberapa masalah terkait pemutakhiran data pemilih antara lain, wajib KTP yang belum melakukan perekaman data KTP Elektronik. Padahal perekaman data KTP Elektronik merupakan syarat mutlak terdaftar sebagai pemilih pada pemilu 2019.
Dalam menjamin hak pilih masyarakat, Bawaslu Kota Pariaman, lanjut dia, pihaknya telah membuka posko pengaduan data pemilih. Setelah mendapatkan laporan masyarakat, Bawaslu akan menyampaikan temuan kepada KPU Kota Pariaman.
"DPTHP 2 sudah ditetapkan oleh KPU Kota Pariaman, namun masih ada masa perbaikan data pemilih hingga bulan Desember 2018 mendatang. Kami mengimbau masyarakat untuk melakukan perekaman data. Tahapan ini cukup rawan, apabila masih banyak pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Sehingga membutuhkan dukungan dan masukan dari stake holder, terutama parpol untuk menyempurnakan data pemilih ini," ulasnya.
Koordinator Divisi Pencegahan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Vifner mengatakan indikator keberhasilan Bawaslu dalam melakukan pengawasan pemilu dilihat dari keberhasilan mencegah pelanggaran pemilu. Upaya pencegahan dilakukan dalam banyak bentuk, salah satunya melalui sosialisasi.
"Ukuran keberhasilannya bukan banyak penindakan pelanggaran, tapi sejauh mana potensi pelanggaran pemilu dapat dicegah," ujarnya.
Vifner menyebut pemilu serentak tahun 2019 di Sumatera Barat termasuk daerah dengan kategori kerawanan 3, berdasarkan survei indek kerawanan yang dilakukan lembaga penelitian bekerjasama dengan Bawaslu RI. Hasil penelitian tersebut memposisikan Provinsi Sumatera Barat sebagai daerah terawan pemilu 2019 setelah Papua dan Yogjakarta.
Ketetapan rawan tiga tersebut didasarkan beberapa indikator, yakni data pemilih, netralitas penyelenggara pemilu dan penyelenggara negara.
"Dengan pemetaan kerawanan tersebut, kita lakukan upaya pencegahan terhadap kerawanan tersebut," ulasnya.
Staf Ahli Walikota Pariaman, Sumiramis mengatakan jika Walikota Pariaman telah menginstruksikan kepala desa dan lurah mengajak masyarakat menggunakan hak pilih, dengan mensosialisasikan pentingnya ikut pemilu.
"Ada pesimisme masyarakat terhadap pemilu, memunculkan anggapan jika pemilu sebatas seremonial dan tidak penting. Ada masyarakat menilai hasil pemilu dianggap tidak berpengaruh terhadap nasib mereka. Inilah yang perlu kita rubah pemahaman tersebut," kata dia.
Pemerintah Kota Pariaman, kata dia, akan terus memfasilitasi penyelenggara dalam melaksanakan pemilu. Sedangkan secara internal, Pemko Pariaman mensosialisasikan kesuksesan pemilu diinternal pegawai yang ada.
Sementara itu, Kepala Kepolisian Resor (Polres) Pariaman mengatakan situasi pemilu legislatif 2019 terutama tahapan kampanye di Kota Pariaman kondusif, tidak ada kendala ataupun potensi gangguan.
Kepolisian, kata dia telah memulai operasi Mantap Brata secara terpusat hingga ke daerah dalam rangka pengamanan pemilu serentak tahun 2019. Meskipun dalam kondisi aman, pihaknya tetap mengoptimalkan fungsi intelkam Polres Pariaman melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan gangguan yang terjadi.
Untuk mengkampanyekan pemilu damai, bebas dari unsur SARA, dan ujaran kebencian, pihaknya menginstruksikan Babinkamtibmas yang ada di desa melakukan ciptakondisi pemilu damai secara door to door kepada masing-masing caleg dan tokoh masyarakat.
"Kita tidak boleh "underestimate", karena dinamika terus berkembang dan berubah. Kita tetap lakukan tahapan pengamanan sesuai dengan prosedur, sedapat mungkin melakukan pencegahan," pungkasnya. (Nanda)
