 |
| Suasana workshop orientasi media di Pangeran Beach Hotel Padang. Foto/Nanda |
Padang ----- Sebanyak 1,19 juta masyarakat belum memiliki akses sanitasi layak di Provinsi Sumatera Barat. Faktor ini menjadi salah satu penyebab masyarakat masih melakukan perilaku buang air Buang Air Besar Sembarang (BABS), termasuk BAB di aliran sungai.
Wash Advisor Stiching Nederlandse Vrijwilligers (SNV) Indonesia, Bambang Pujiatmoko menyebut, tidak tersedianya akses sanitasi yang baik sebesar 22 % ini, menjadikan perilaku BABS yang terjadi, rawan menimbulkan sejumlah penyakit.
Pencapaian ketersedian akses sanitasi layak perlu di Sumatera Barat, menurutnya, masih lambat. Buktinya, kata dia, 73 tahun umur Indonesia, persoalan sanitasi layak masih berada pada angka itu.
"Makanya isu soal sanitasi ini harus didorong dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh pihak termasuk media juga," jelas Bambang di sela-sela pelaksanaan workshop orientasi media di Padang, Rabu (15/8).
Ia mencontohkan keberhasilan kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung memenuhi capaian akses sanitasi layak di Indonesia. Di tahun 2016, kabupaten Pringsewu masih menyisakan 31 persen penduduk yang belum memiliki akses sanitasi yang layak. Namun hal tersebut terselesaikan dalam kurun waktu kurang dari dua tahun.
"Capaian itu berkat kerjasama keterlibatan seluruh pihak yakni pemerintah daerah, NGO, media, ulama, serta tokoh adat," ulasnya.
Dilanjutkan Bambang, sanitasi yang tidak layak punya dampak buruk bagi kesehatan. Penyakit diare, stunting (kerdil) dapat disebabkan oleh hal ini.
"Misalnya jarak septic tank dengan sumur itu sangat dekat. Jika terjadi kebocoran pada septic tank, sumurpun akan tercemar. Sumur yang tercemar mengandug bakteri ecoli, kemudian airnya dikonsumsi tentu bahaya untuk kesehatan. Data yang kami miliki, penyakit diare merupakan salah satu pembunuh terbanyak pada bayi," kata dia.
Kepala Bidang Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Ahmad Mardanus mengatakan, masih belum tercapainya ketersedian sanitasi layak di Sumatera Barat disebabkan anggapan masyarakat jika sanitasi yang layak bukan bagian dari kebutuhan pokok.
Kendala kesulitan biaya untuk membuat jamban dan air bersih, merupakan alasan pelik yang dilontarkan masyarakat ketika belum memenuhi sanitasi yang layak. Padahal, dari permasalahan kesehatan yang ditimbulkan oleh sanitasi, berdampak besar bagi kesehatan.
"Anggapan sebahagian masyarakat kita persoalan sanitasi itu bukan kebutuhan pokok. Padahal kebutuhan sanitasi layak itu penting," pungkasnya.
Kegiatan workshop merupakan hasil kerjasama LP2M Sumatera Barat, SNV Indonesia, PKBI Sumatera Barat dan Dinkes Provinsi Sumatera Barat. Dalam kegiatan itu, perwakilan media dan wartawan diajak aktif mengangkat isu permasalahan sanitasi di Sumatera Barat. (Nanda)
Wash Advisor Stiching Nederlandse Vrijwilligers (SNV) Indonesia, Bambang Pujiatmoko menyebut, tidak tersedianya akses sanitasi yang baik sebesar 22 % ini, menjadikan perilaku BABS yang terjadi, rawan menimbulkan sejumlah penyakit.
Pencapaian ketersedian akses sanitasi layak perlu di Sumatera Barat, menurutnya, masih lambat. Buktinya, kata dia, 73 tahun umur Indonesia, persoalan sanitasi layak masih berada pada angka itu.
"Makanya isu soal sanitasi ini harus didorong dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh pihak termasuk media juga," jelas Bambang di sela-sela pelaksanaan workshop orientasi media di Padang, Rabu (15/8).
Ia mencontohkan keberhasilan kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung memenuhi capaian akses sanitasi layak di Indonesia. Di tahun 2016, kabupaten Pringsewu masih menyisakan 31 persen penduduk yang belum memiliki akses sanitasi yang layak. Namun hal tersebut terselesaikan dalam kurun waktu kurang dari dua tahun.
"Capaian itu berkat kerjasama keterlibatan seluruh pihak yakni pemerintah daerah, NGO, media, ulama, serta tokoh adat," ulasnya.
Dilanjutkan Bambang, sanitasi yang tidak layak punya dampak buruk bagi kesehatan. Penyakit diare, stunting (kerdil) dapat disebabkan oleh hal ini.
"Misalnya jarak septic tank dengan sumur itu sangat dekat. Jika terjadi kebocoran pada septic tank, sumurpun akan tercemar. Sumur yang tercemar mengandug bakteri ecoli, kemudian airnya dikonsumsi tentu bahaya untuk kesehatan. Data yang kami miliki, penyakit diare merupakan salah satu pembunuh terbanyak pada bayi," kata dia.
Kepala Bidang Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Ahmad Mardanus mengatakan, masih belum tercapainya ketersedian sanitasi layak di Sumatera Barat disebabkan anggapan masyarakat jika sanitasi yang layak bukan bagian dari kebutuhan pokok.
Kendala kesulitan biaya untuk membuat jamban dan air bersih, merupakan alasan pelik yang dilontarkan masyarakat ketika belum memenuhi sanitasi yang layak. Padahal, dari permasalahan kesehatan yang ditimbulkan oleh sanitasi, berdampak besar bagi kesehatan.
"Anggapan sebahagian masyarakat kita persoalan sanitasi itu bukan kebutuhan pokok. Padahal kebutuhan sanitasi layak itu penting," pungkasnya.
Kegiatan workshop merupakan hasil kerjasama LP2M Sumatera Barat, SNV Indonesia, PKBI Sumatera Barat dan Dinkes Provinsi Sumatera Barat. Dalam kegiatan itu, perwakilan media dan wartawan diajak aktif mengangkat isu permasalahan sanitasi di Sumatera Barat. (Nanda)
