 |
| Anggota DPRD Fraksi Gerindra Hamdani. Foto/istimewa/Nanda |
Dalam penyampaian rekomendasi DPRD Kota Pariaman atas LKPJ Walikota Pariaman tahun 2017 di DPRD Kota Pariaman, Senin (28/5), disampaikan penyerapan anggaran bagi sektor pariwisata hanya sebesar 74,09 persen. Dari Rp22.451.512.604,- yang digelontorkan untuk mendukung sektor pariwisata, namun hanya mampu diserap sebesar Rp17.745.551.098.
"Penyerapan anggaran bidang atau sektor pariwisata belum maksimal," ujar anggota DPRD Kota Pariaman asal Partai Gerindra, Hamdani.
Dalam penyampaian rekomendasi itu, tiga bidang alokasi anggaran disebut sebagai penyebab minimnya serapan anggaran sektor pengembangan pariwisata. Tiga permasalahan itu, yakni penyusunan dokumen AMDAL Masjid Terapung Kota Pariaman, alokasi ditargetkan Rp770.220.000, namun hanya terealisasi sebesar Rp231.066.000 atau 30% di Dinas PUPR Kota Pariaman.
Menurut Hamdani dalam penyampaiannya itu, permasalahan rendahnya realisasi fisik dan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wisata Pulau Tangah disebabkan oleh adanya addendum kontrak karena panjang lokasi pekerjaan mengalami perubahan saat pengecekan lapangan.
"Hal tersebut mengindikasikan perencanaan yang dilaksanakan tidak memperhatikan kondisi real lokasi sebelum direncanakan, survey awal tidak memiliki data yang valid sehingga dalam proses pelaksanaan ditemui kendala teknis yang mendasar," katanya.
Dikatakan Hamdani, pembangunan pengembangan kawasan Pulau Tangah, juga belum mampu menyerap anggaran secara maksimal. Dari Rp800.000.000 yang dianggarkan, hanya Rp593.198.000 atau sebesar 81,26% realisasi fisik.
"Pembangunan sarana dan prasarana wisata Pulau Tangah, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp1.450.000.000 dan terealisasi sebesar Rp417.000.000 atau dengan persentase 30% persen. Setali dengan itu, anggaran pengawasan pembangunan sarana dan prasarana wisata pulau tangah Rp 30.000.000 realisasinya 0 persen," ulasnya.
Walikota Pariaman Mukhlis Rahman mengatakan, pihaknya berupaya akan mengoptimalkan penyerapan anggaran. Masih adanya penyerapan anggaran di beberapa bidang pada tahun 2017 silam, akan menjadi bahan evaluatif Pemko Pariaman kedepan agar realisasi anggaran 2018 dapat maksimal.
"Kami apresiasi masukan yang disampaikan DPRD. Ini tentunya akan menjadi bahan evaluatif bagi kami untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran di tahun 2018 ini," sebutnya.
Begitu juga dengan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman, khususnya di bidang pariwisata. Namun, katanya, pihaknya belum bisa memaksanakan pemungutan retribusi untuk kas daerah Kota Pariaman. Pariwisata yang mulai berkembambang, membutuhkan waktu agar pendapatan daerah dari sektor tersebut dapat dimaksimalkan.
"Kami belum bisa memaksakan penarikan retribusi kepada masyarakar atau pelaku UKM kita. Pariwisata kita masih dalam perkembangan, investor belum banyak. Jika kita paksakan, tentu bisa berimbas bagi pelaku usaha di sektor wisata. Kita akan optimalkan secara bertahap," pungkasnya. (Nanda)
