 |
| Tiga paslon nyatakan sikap tolak politik uang dan politi SARA. Foto/dok/istimewa |
Namun setelah kepala daerah terpilih, suasana kembali cair dan masyarakat kembali kepada rutinitas semula. Semuanya seakan terlupakan begitu saja. Biduak lalu kiambang batauik. Filosofi hoyak tabuik.
Bagaimana dengan karakter pendukung dan pasangan calon itu sendiri dari pilkada ke pilkada? Tidak terlalu banyak perubahan dari dua fase pilkada sebelumnya. Kualitas demokrasi masih berjalan stagnan. Jika pun ada peningkatan atau eskalasi, tidak terlalu signifikan, terutama dari kalangan pendukung. Pilkada Pariaman masih didominasi oleh para pendukung yang pragmatisme.
Pilkada Pariaman dengan jumlah daftar pemilih sebanyak kurang lebih 60 ribu (sumber KPU), persentase pendukung dan simpatisan aktif dari jumlah pemilih tersebut, terus turun dari dua fase pilkada sebelumnya. Namun secara persentase terbilang besar di bandingkan dengan daerah lain di Sumbar.
Jika Pilkada 2008 dan 2013 yang diikuti lebih 5 pasang calon, dari data yang kami telusuri, estimasi pendukungnya mencapai 30 persen dari jumlah pemilih. Pendukung paslon pembauran antara mesin parpol pendukung dengan pendukung non parpol.
Persentase tersebut----artinya----30 persen mesin politik organik para paslon, berusaha menarik 70 persen pemilih lainnya yang ada. Persentase yang sangat besar jika dibandingkan dengan Pilgub DKI, Banten dan Pilwako Surabaya yang berada di bawah angka 5 persen. Pendukung paslon yang tergabung dalam tim relawan itu menyebar di 71 desa dan kelurahan yang ada. Jika strukturnya kuat ke atas, mereka akan bergerak organik.
Dalam Pilwako Pariaman 2018 dengan 3 paslon, estimasi pendukung dan simpatisan aktif tidak lebih dari 15 persen dari jumlah daftar pemilih. Data tersebut meski belum baku, namun bisa dilihat secara kasat. Pendukung dan simpatisan aktif didominasi oleh dua paslon yakni Genius-Mardison dan Mahyuddin-Ridwan, sisanya Dewi-Pabrisal dengan prosentase terbilang kecil.
Genius-Mardison dan Mahyuddin-Ridwan secara logika politik, merupakan dua paslon yang akan bertarung dalam level tinggi. Mesin partai dan pendukung organik kedua paslon, sejauh ini berjalan dengan baik. Dua paslon itu saling awas mengawasi dan tidak lengah sama sekali. Mereka ibarat dua pembalap diunggulkan yang melahap putaran demi putaran arena hingga klimaks di garis finish dengan para kru terlatih.
Dari data lembaga survey yang sempat kami input, kampanye yang bersifat seremoni tidak lagi akan berjalan optimal dalam meningkatkan elektabilitas para paslon. Kampanye tatap muka dialogis, jauh lebih mengesankan dan menambah pundi-pundi dukungan bagi paslon.
Keunggulan kampanye tatap muka langsung, adalah alat komunikasi paling efektif bagi paslon guna menyampaikan visi misi mereka. Kampanye tatap muka dilakukan dengan mengumpulkan orang dalam jumlah minim (di bawah 100 orang) guna membentuk kesepahaman antara paslon dan calon pemilih secara emosional.
Kampanye itu disebut dengan istilah politik market. Paslon sebagai penjual dan masyarakat sebagai pembeli. Untuk itu masing-masing paslon mesti memahami visi misi mereka sendiri dan mampu menjabarkannya dengan lugas kepada masyarakat. Semakin sering dilakukan, semakin besar peluang paslon mendulang suara.
Kampanye epik, akbar atau kolosal hanya akan membuang-buang amunisi paslon. Banyaknya orang yang datang dengan iming hadiah, hiburan, membuat sasaran sejati yang ingin disampaikan paslon membuyar. Fokus massa lebih ke hiburan dan hadiah. Mereka yang hadir saat itu akan selalu hadir kembali di acara serupa meski dihelat oleh paslon lainnya.
Kemudian, Pilkada Pariaman 2018, kecondongan masing paslon masih rebutan dukungan para ASN. Ia tahu betul jumlah suara ASN berpengaruh besar ke persentase jumlah pemilih secara keseluruhan.
Meski hal tersebut "kue terlarang", mereka menyiasatinya dengan berbagai cara. Kue ASN atau dukungan suara dari ASN merupakan persoalan mendasar di tiap daerah yang menghelat pilkada. ASN dan paslon saling membutuhkan. ASN perlu jabatan, paslon perlu suara. Tak jarang pula ASN sebagai penyumbang dana senyap bagi paslon. Netralitas ASN di Pilkada Pariaman masih menjadi tanda tanya besar tentunya.
Pilkada serentak 2018 akan mencapai klimaks di 27 Juni 2018 selepas bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Terhitung Februari hingga Juni tersebut, dibutuhkan biaya yang sangat besar bagi setiap paslon. Bulan Puasa dan Lebaran adalah puncak pengeluaran terbesar bagi setiap paslon.
Dari data Pilkada Pariaman 2013, pengeluaran per bulan tiap paslon (cawako/cawawa) tidak kurang dari Rp100 juta. Dana tersebut terhisap oleh kegiatan seremoni, alat peraga kampanye, undangan acara olahraga, keagamaan, budaya masyarakat, iklan di media massa, hingga pesta perkawinan.
Jumlah terbesar didonasikan untuk acara-acara yang dibuat masyarakat yang punya skala cukup besar seperti ajang pertandingan olahraga dan kegiatan keagamaan. Sedangkan uang rutinitas seperti biaya tranportasi tim sukses, mentraktir orang se lapau/kedai, tidak kurang dari Rp5 juta per minggu.
Biaya politik Pilkada Pariaman terbilang besar dan sangat tidak sebanding dengan jumlah pemilih. Di 2013 saja, dua paslon yang bersaing ketat Mukhlis-Genius dan Helmi-Mardison menghabiskan tidak kurang dari Rp7 miliar bagi kedua paslon tersebut. Pengeluaran ini tidak dihitung sebelum mereka mendapatkan kendaraan politik. Pilkada 2008 dan 2013 tidak kurang Rp20 miliar telah meluncur dari kantong masing-masing paslon peserta.
Sumber-sumber dana para paslon di Pilkada Pariaman berasal dari dana pribadi seperti tabungan, menjual aset bergerak dan tidak bergerak, sumbangan keluarga terdekat, pengusaha, rekan alumni, diam-diam juga dari ASN serta sumbangan dari pendukung yang relatif kecil.
Setelah pilkada usai dan paslon terpilih, dilema baru selalu muncul bagi paslon pemenang. Banyaknya tuntutan pribadi dari orang yang merasa berjasa membuat kesabaran mereka benar-benar diuji.
Sebagian tim dan relawan yang dianggap nyinyir dan banyak tuntutan pribadi tersebut, akhirnya tidak lagi menjadi bagian dari paslon. Mereka memisahkan diri menjadi kelompok barisan sakit hati. Kelompok inilah yang pada pilkada berikutnya akan memihak kepada saingan terdekat paslon tersebut jika ia kembali maju di pilkada berikutnya. (OLP)
