 |
| Ketua KNPI Kota Pariaman Riza Saputra diapit dua mantan Ketua KNPI M. Nur dan Riky Falentino. Foto/Nanda |
Ketua DPD KNPI Kota Pariaman Riza Saputra menyatakan jika KNPI yang terhimpun dari berbagai OKP di dalamnya, menjaga netralitas. Meskipun beberapa pengurusnya KNPI bergabung menjadi pengurus parpol ataupun tim pemenangan paslon pada pilkada 2018, KNPI secara organisasi tidak ditarik ke ranah politik praktis itu.
Riza yang juga merupakan anggota DPRD Kota Pariaman, sekaligus politisi muda Partai Hanura Kota Pariaman juga menjamin jika dirinya atapun anggota KNPI lainnya, tidak akan menjadikan KNPI sebagai alat politik selama Pilkada Pariaman.
"Jika yang terlibat dalam politik praktis pada pilkada tentu saja ada, karena di dalam KNPI ada juga pemuda yang menjadi pengurus parpol, tentu terlibat dalam politik praktis. Namun itu sifatnya personil, bukan kelembagaan. Saya ada politisi Partai Hanura, secara kepartaian saya tentu terlibat pada pemenangan paslon pada Pilkada, namun secara kelembagaan, KNPI tidak pernah saya tarik ke ranah itu (politik pilkada)," tegasnya, Kamis (22/2).
Pada pilkada tahun ini, KNPI hanya mengambil peran mendorong pemilih berpartisipasi dengan menggunakan hak pilih dan siap mengawasi tahapan pilkada pada 27 Juni 2018. Sebagai organisasi kepemudaan, mensukseskan pilkada ikut menjadi tanggung jawab KNPI.
"Kami telah bermitra dengan penyelenggara dan pengawas pemilu untuk ikut mensosialisasikan pilkada ini kepada masyarakat, sekaligus mengawasi pilkada berjalan dengan aman, lancar dan demokratis," ulasnya.
Hal senada juga diungkapkan dua orang mantan ketua KNPI Kota Pariaman. Ketua KNPI Kota Pariaman periode 2004-2007, Muhammad Nur dan mantan ketua KNPI Kota Pariaman periode 2012-2015, Riky Falantino, mengingatkan DPD KNPI Kota Pariaman saat ini untuk tidak memanfaatkan KNPI tunggangan politik pilkada.
"Kami yakin KNPI Kota Pariaman tidak bermain pada pilkada, karena kami pantau terus. Bahkan kami selalu ingatkan junior yang saat ini menjadi pengurus parpol untuk tidak membahasnya di internal KNPI, cukup diluar saja," sebut keduanya.
Selain sesuai dengan peran himpunan organisasi kepemudaan, sikap netral pada pilkada tidak akan menjadikan KNPI sebagai oposisi ataupun dikucilkan, ketika yang terpilih bukan paslon yang didukung KNPI.
"Siapapun walikota dan wakil walikotanya harus didukung, yang jelas KNPI harus menjadi mitra pemerintah dan mendukung program pemerintah," pungkas keduanya. (Nanda)
