 |
| Simulasi Pam Kota di Tugu Tabuik Pariaman. FOTO/Nanda |
Kericuhan Pilkada Kota Pariaman tersebut, hanyalah kegiatan yang ditampilkan pada simulasi sistim pengamanan pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman 2018 di Tugu Tabuik Pariaman, Rabu (31/1) pagi.
Dalam simulasi itu, ketegangan terus terjadi. Penghitungan suara di TPS sementara waktu harus dihentikan. Situasi TPS kian memanas, setelah beberapa orang yang diduga provokator diamankan aparat kepolisian.
Eskalasi kian meningkat. Massa yang tidak terima----beberapa orang pendukung salah satu pasangan calon yang jadi provokator diamankan----terus menggerak melakukan aksi. Kantor KPU pun menjadi sasaran massa pendukung calon.
Aksi yang awalnya damai berubah menjadi anarkis. Provokasi yang dilakukan oleh beberapa orang membuat massa yang awalnya hanya sekedar berorasi, merangsek masuk halam kantor KPU. Aksi saling dorong antara massa aksi dengan kepolisian terjadi. Tak sekedar aksi dorong, petugas menjadi sasaran lembaran batu dan air mineral dari peserta aksi. Demikian skenario aksi itu.
Selanjutnya, Kapolres Pariaman AKBP Bagus Suropratomo Oktobrianto memimpin langsung pengamanan aksi pendukung pasangan calon itu. Langkah intelijen sebelumnya telah mengetahui rencana dan memetakan pergerakan massa aksi. Rencana aksi diimbangi dengan persiapan pengamanan oleh Polres Pariaman. Dua pertiga kekuatan Polres Pariaman dengan didukung Kodim 0308/Pariaman, Satpol PP Kota Pariaman mengamankan aksi yang digelar di kantor KPU itu.
Setelah mediasi dari tim Polwan Polres Pariaman dengan massa gagal, tindakan tegas aparat kepolisian dilakukan. Beberapa pleno Pasukan Dalmas lengkap dengan tameng dan pentungan mendorong massa menjauh dari kantor KPU Pariaman. Tembakan gas air mata dan water canon, akhirnya berhasil membubarkan aksi dan situasi kembali aman.
Ketua tim Pamatwil Mabes Polri yang ditunjuk ke Polda Sumatera Barat, Irjen Pol Basiruddin mengatakan, simulasi Sispam Kota yang dilakukan saat ini merupakan persiapan akhir pengamanan Pilkada serentak 2018. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauhmana efektifitas dan evaluasi terhadap rencanan pengamanan yang telah dan akan dilakukan.
“Beberapa hal menjadi cacatan mantan Kapolda Sumbar itu dalam simulasi kali ini. Yakni, belum terlihat keterlibatan Pimpinan Polri dalam pengambilan keputusan peningkatan pengamanan, peranan Intilijen dan Reskrim dalam melakukan langkah intelijen dan tindakan hukum penanganan tindakan pidana pada aksi demo itu,” terangnya.
Dikatakannya, Mabes Polri telah membentuk Pamatwil yang diturunkan ke seluruh Polda, Polres di seluruh wilayah Indonesia, untuk mengecek kesiapan mengamankan Pilkada serentak 2018. Hal tersebut menegaskan bahwa Polri serius mengamankan pilkada.
Mabes Polri Awasi Pengamanan Pilkada Serentak 2018
Kunjungan yang akan sering dilakukan ke Polres dan wilayah yang menyelenggarakan Pilkada. Pamatwil melakukan supervisi dan pengawasan terhadap jalannya pengamanan Pilkada di daerah masing-masing.
Ia juga mengingatkan Pilkada tahun 2018 berbeda dengan Pilkada serentak periode sebelumnya dengan eskalasi yang tinggi. Pelaksanaan Pilkada 2018 ini, diselenggarakan pada tahun tahun politik dengan beririsannya pelaksanaan pilkada dengan pileg 2019 dan pilpres 2019.
“Kunjungan yang dilakukan oleh tim Pamatwil juga memberikan pemahaman bagi penyelenggara pilkada, yakni KPU, Panwaslu Kota Pariaman, Pengamanan dan media untuk bersama-sama menjaga netralitas agar pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik, kondusif. Pilkada Kota Pariaman memiliki catatan kerawanan dari Mabes Polri, dengan diturunkannya tim Pamatwil Mabes Polri ke Kota Pariaman, kerawanan dapat dicegah,” ulasnya.
Ia mengingatkan agar personil dalam pengamanan pilkada serentak 2018, Polri setempat harus menerapkan Asta Siap yang meliputi Siap Pilun, Siap Posko, Siap Pra Ops, Siap Masyarakat, Siap Kamtibmas, Masyarakat, Siap Anggaran, dan Siap Sarpas.
“Percuma saja pengamanan jika tidak dukung oleh ketersedian dana, makanya ada
Asta siap tadi itu. Kita minta agar Pemko Pariaman mendukung anggaran oleh APBD, jika kurang anggaran dapat ditambah lagi untuk mendukung kebutuhan pengamanan Pilkada,” sebutnya.
Dikatakannya, pengamanan dalam pilkada serentak 2018 berbeda dengan pengamanan pada pilkada sebelumnya. Jika pada pilkada serentak 2017 silam, kepolisian menerapkan sistim Responsive Pre Eventife, kepolisian merespon setelah adanya kejadian.
Berbeda pada pengamanan kali ini, kepolisian menerapkan Proaktive Pre Efentive yang mengedepannya tindakan deteksi dini dan pencegahan terhadap kemungkinan gangguan kamtibmas.
Menurutnya, jajaran Intelijen juga harus melakukan langkah pemetaan, deteksi dini dan cegah diri terhadap segala ancaman dan kerawanan kamtibmas pada pilkada kota Pariaman 2018, termasuk kemungkinan ancaman terorisme.
Terakhir Basiruddin mengingatkat agar perangkat Pilkada termasuk Polri, media, paslon bersikap netral. KPU juga harus mengatur jadwal dan lokasi kampanye agar tidak berdempetan, untuk menghindari terjadi konflik. Penataan jadwal dan lokasi kampanye yang terpusat dan bersamaan, membuat pengamanan tidak optimal karena personil harus terbagi.
Sementara itu, Walikota Pariaman Mukhlis Rahman, berharap situasi gangguan keamanan yang disimulasikan pada sispam kota dalam rangka pilkada serentak 2018 tidak terjadi pada pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman 2018.
“Kita berharap agar situasi ricuh pada simulasi ini tidak terjadi pada pilkada kita tahun 2018 ini. Saya siap antarkan pilkada ini berjalan dengan aman hingga terpilih pemimpin kota Pariaman pilihan rakyat kota Pariaman lima tahun kedepan,” katanya.
Pemko Pariaman, lanjut Mukhlis, terus mengingkatkan ASN untuk menjaga netralitas pada pilkada 2018 yang telah disampaikan hingga ke tingkat desa dan kelurahan di kota Pariaman, meminta pihak pengawas pemilu untuk turut mengawasi netralitas ASN pada Pilkada.
Sementara itu, terkait dengan Kebijakan Pempus yang melibatkan 2/3 kekuatan TNI dalam mendukung pengamanan Pilkada serentak oleh Polri, berdampak pada sisi anggaran. Dalam alokasi anggaran Pilkada 2018 yang dituangkan dalam NPHD 2017 yang lalu, Pemko Pariaman belum mengganggarkan dana pengamanan bagi Kodim 0308/Pariaman.
“Setelah keluarnya kebijakan tersebut, Pemko Pariaman bersama DPRD Kota Pariaman akan mencari solusi penyediaan anggaran tersebut dan meminta agar Kodim 0308/Pariaman mengusulkan anggaran ke Pemko Pariaman,” katanya.
Simulasi Sistim Pengamanan Kota Pariaman dalam rangka pengamanan pilkada serentak tahun 2018 juga dihadiri sejumlah pejabat dari Mabes Polri dan Polda Sumatera Barat.
Tampak hadir Wakapolda Sumatera Barat, Brigjend Dasminur AM, Dir Pol Udara Korps Baharkam Polri, Brigjend Pol Indra Mirza, Analisis Madya Bidang Penmas Divhumas Polri, Kombes Pol Rana Swadayana, Anjak Madya Korpol Airud Baharkam Polri, Kombes Pol Budi Hermawan, Anjak Madya Bidang Sespimen Sespim Lemdiklat Polri, Kombes Pol Syahar Diantono, KPU Kota Pariaman, Panwaslu Kota Pariaman dan kepala SOPD se Kota Pariaman. (Nanda)
