 |
| Mengawali hari pertama kerja tahun anggaran 2018, Bupati Padangpariaman Ali Mukhni pimpin langsung rapat evaluasi kinerja. FOTO/ASM |
Rapat evaluasi dihadiri Wakil Bupatipadang Pariaman Suhatri Bur, Sekdakab dan seluruh Kepala OPD, Kepala Bagian dan beberapa pejabat eselon 3 di lingkungan Pemkab Padangpariaman.
Di awal rapat, Bupati Ali Mukhni langsung menyorot sepuluh OPD yang realisasi anggarannya di bawah tahun 2016.
Sepuluh OPD itu adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Kantor Kesbangpol, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM , Sekretariat DPRD, Dinas Kesehatan (di luar JKN), BPBD, Dinas Lingkungan Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (di luar dana BOS).
Bupati memperingatkan kesepuluh OPD tersebut bahwa hal itu menjadi patokan esensial untuk menilai kinerja OPD. Kecuali Dinas Lingkungan Hidup yang diakui bupati mengetahui benar kenapa serapan anggarannya rendah dibanding tahun sebelumnya.
"Saya tahu persis kenapa serapan anggaran Dinas Lingkungan Hidup rendah karena faktor di luar kendali kita seperti penggantian lahan yang terimbas pembangunan tidak bisa kita desak sesuai jadwal dan rencana yang kita tetapkan," jelas Ali Mukhni.
Selanjutnya Ali Mukhni menjelaskan aturan baru terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2018 yang berbeda dari tahun sebelumnya.
"Jika tidak terealisir sampai bulan Juli maka pembiayaannya dibebankan ke APBD masing-masing atau melalui Dana Alokasi Umum (DAU)," ingat Bupati dua periode itu.
Untuk itu, ia menyarankan, minggu ini proyek yang dibiayai DAK segera ditenderkan melalui Bagian LPBJ. Bupati pun memerintahkan sekda untuk mengedarkan surat tentang percepatan pelelangan proyek yang dibiayai DAK.
Bupati Ali Mukhni sangat berharap pada akhir Januari, kegiatan fisik sudah bisa dilaksanakan.
Target pihaknya, katanya, bulan November 2018 tidak ada lagi kegiatan fisik karena mengingat bulan November sampai Desember cuaca tidak mendukung kegiatan fisik.
"Saya harap, APBD 2018 dapat diserap 100%. Ini sesuai dengan instruksi bapak Presiden RI yang selalu mengingatkan soal serapan ini. Karena kalau serapan anggaran itu tinggi berarti uang negara benar benar terserap dan dirasakan masyarakat," katanya.
Lebih lanjut bupati juga berharap DAU yang sifatnya lanjutan juga sudah bisa dilelang bersamaan dengan DAK, contoh rumah dinas bupati, masjid raya, dll.
Sementara itu Kepala BPKD Hanibal mengatakan bahwa total serapan anggaran Pemkab Padangpariaman tahun 2017 mencapai target yang ditetapkan bupati sebesar 97%. (ASM)
