 |
| Pelajar dan mahasiswa se Padangpariaman serius simak materi yang diberikan oleh para narasumber yang dihadirkan oleh Panwaslu Padangpariaman |
Sosialisasi pemilu pemilihan anggota DPD, DPR, DPRD dan pemilihan presiden secara serentak yang akan dilaksanakan tanggal 17 April 2019 itu, diikuti oleh 45 pelajar tingkat SLTA dan mahasiswa yang berdomisili di Padangpariaman.
Menurut narasumber yang dihadirkan, Aermadepa, pengawasan partisipatif terhadap pemilu sangat penting dilakukan oleh sebab beberapa hal. Selain demi kepentingan masyarakat itu sendiri, juga karena terbatasnya jumlah pengawas pemilu yang ada.
Aermadepa mengatakan, pengawasan pemilu oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk mahasiswa dan pelajar, sangat berguna bagi masyarakat pemilih agar tidak salah dalam menentukan pilihan kepada para calon yang bermasalah.
Dengan pengawasan partisipatif oleh segala lini lapisan masyarakat, menurut dia, masyarakat akan tahu mana calon yang memiliki kualitas dan mana calon yang tidak memiliki kompetensi yang jika dipilih akan merugikan masyarakat itu sendiri.
"Kualitas pemimpin sangat ditentukan oleh pengawasan yang partisipatif tersebut. Yang diuntungkan tentu saja para pemilih dalam hal ini masyarakat kita," ujar Aermadepa yang juga mantan komisioner Bawaslu Sumbar itu.
Praktisi hukum itu menambahkan, pemilu wajib hukumnya di setiap negara yang menganut sistem demokrasi. Sejak pemilu pertama tahun 1955 dilaksanakan di Indonesia, kualitas demokrasi naik turun seiring silih bergantnya rezim.
"Dengan aktifnya peran masyarakat dalam pengawasan, kualitas pemilu akan semakin berkualitas dan akan melahirkan para pemimpin yang betul-betul diharapkan oleh masyarakat. Pemimpin tersebut yang akan merubah wajah suatu daerah dengan program pembangunan yang berpihak kepada masyarakat," sebutnya.
Anggota Panwaslu Padangpariaman Syaiful al Islami mengatakan, partisipatif masyarakat dalam pemilu secara tidak langsung juga akan meningkatkan partisipasi pemilih pemilu.
Ia mencontohkan saat pemilu kepala daerah Padangpariaman tahun 2015 yang minim partisipasi masyarakat hingga di bawah angka 60 persen. Prosentase yang dia anggap gagal dalam sistem elektoral tersebut disebabkan oleh kurangnya sosialisasi. Baik oleh pemerintah daerah, KPU sebagai penyelenggara serta stakeholder lainnya.
"Oleh sebab itu jelang pemilu 2019 sosialisasi terus ditingkatkan. Baik oleh Pemda, Ormas/OKP dan masyarakat itu sendiri. Sosialisasi akan berjalan jika didukung dengan penganggaran," sebut mantan Ketua Panwaslu Padangpariaman periode lalu itu.
Ia menyebutkan, yang dimaksud dengan pengawasan adalah dengan mengamati setiap tahapan dan pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan bisa dilakukan dengan melaporkan jika ditemukan adanya pelanggaran pemilu.
"Bisa melapor ke Panwaslu atau Panwascam," ujarnya.
Di samping itu, kata Syaiful, untuk meningkatkan kualitas pemilu juga perlu peran banyak pihak dalam pendidikan politik. Pendidikan politik merupakan tanggungjawab penyelenggara pemilu, pemda dan partai politik itu sendiri.
Fani (17), pelajar SMK 4 Pariaman yang berdomisili di Kampung Dalam Padangpariaman mengatakan, akan menggunakan hak pilih perdananya pada pemilu 2019 mendatang. Ia menyebut sosialisasi yang diselenggarakan oleh Panwaslu tersebut banyak manfaatnya.
"Kita jadi tahu fungsi masyarakat dalam pengawasan. Wawasan yang kita dapat dari sosialisasi ini tentu akan kita bagi kepada kawan-kawan dan masyarakat sekitar kita agar sama-sama mengawasi jalannya pemilu," ujarnya. (OLP)
