 |
| Panwaslu Pariaman gelar FGD guna meningkatkan peran pengawasan partisipatif masyarakat pada pemilu 2019. Foto/Nanda |
“Kita akan membentuk kerjasama pengawasan partisipatif dengan membentuk forum masyarakat ataupun kerjasama melalui ormas masing-masing,” ujar ketua Panwaslu Kota Pariaman Elmahmudi saat Focus Grup Discussion ( FGD ) Pengawasan Pemilu Partisipatif bersama berbagai elemen masyarakat Kota Pariaman, Rabu (6/12) siang.
Selain sekapat membentuk sebuah forum dalam mengawasi pemilu, Panwaslu Kota Pariaman bersama tokoh masyarakat, adat, pemuda dan stake holder lainnya juga akan merumuskan langkah, strategi dan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada masyarakat.
“Sebagai tahapan awal, kita saat ini telah menyelenggarakan FGD untuk menyamakan persepsi pentingnya dilakukan pengawasan partisipatif pada pemilu 2019 dan merumuskan pola kerjasama antara panwaslu-stakeholder-masyarakat melakukan pengawasan pemilu 2019 partisipatif,” ulasnya.
Dikatakannya, berbagai organisasi dan kelompok masyarakat yang menjadi mitra strategis seperti ormas, tokoh masyarakat sangat potensial melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada anggota ataupun masyarakat yang ada di lingkungannya.
Agar terarah, pokja atau forum ini nantinya, kata Mahmudi, pihaknya secara bersama-sama mitra strategis akan menyusun agenda kegiatan atau program sosialisasi pengawasan partisipatif.
Sementara itu, Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sumatera Barat, Vifner mengatakan, keikutsertaan masyarakat mengawasi pemilu sangat penting untuk mensukseskan pemilu.
Menurut dia, kesuksesan pemilu tidak hanya sebatas sukses secara penyelenggaraan saja, namun harus sukses hasil yang dimaknai pemilu berlangsung dengan adil tidak ada kecurangan dan pelanggaran hukum.
“Makanya perlu keikutsertaan masyarakat agar pemilu itu berlangsung adil. Jika masyarakat sudah aktif mengawasi, tentu sulit bagi pihak-pihak tertentu yang ingin berbuat curang,” sebut dia.
Sebagai organisasi yang dibentuk untuk mengawasi pemilu, tugas panwaslu bukan “memelototi” pelaksananaan tahapan pemilu saja. Lebih strategis dari itu, panwaslu juga memiliki fungsi pencegahan.
Dalam menjalankan fungsi itu, lanjut Vifner, panwaslu aktif melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif dan berkewajiban melibatkan masyarakat melalui pembangunan paradigma pentingnya pengawasan pemilu. Pengawasan partisipatif ini cukup ampuh memaksimalkan pengawasan dalam kondisi keterbatasan jumlah personal pengawas pemilu.
Sementara itu, anggota KPU Sumatera Barat Indra Nova mengingatkan, sosialisasi pengawasan partisipatif jangan hanya sampai terhenti pada titik sosialiasasi perwakilan saat digelarnya Focus Group Discussion saja dan tidak disebarluaskan kepada masyarakat atau anggota ormas lainnya. Menurut Indra, akan sangat mubazir atau sia-sia jika stakeholder yang berada dalam komunitas forum pengawasan partisipatif tidak mensosialisasikan kepada masyarakat.
“FGD tentang pengawasan seringkali berakhir secara mubasir dan sia-sia, karena hanya hanya sampai kepada peserta dan tidak dikembangkan atau disosialisasikan kepada anggota atau masyarakat luas. Sehingga agar kegiatan tersebut efektif, peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat dapat menyampaikan dan mengembangkan sosialisasi tersebut,” tegasnya.
Menurutnya, banyak pihak yang memiliki kemampuan seperti ormas, parpol, LSM, namun tidak melaksanakan sosialisasi, padahal seluruh pihak juga memiliki tanggung jawab.
“KPU mendorong agar seluruh pihak terlibat mensosialisasikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif,” ulasnya.
Sementara itu, Kepala Sekretariat Panwaslu Kota Pariaman Riky Falentino mengaku tengah menyusun revisi anggaran terkait program dan rencana kegiatan Panwaslu Kota Pariaman tahun 2018 mendatang.
Menurutnya, beberapa program dan kegiatan juga juga telah disusun, termasuk pengawasan partisipatif masyarakat. Selain dengan tokoh masyarakat, ormas, panwaslu juga akan membuat kerjasama dengan organisasi pelajar dalam mengawasi pemilu.
“Kita kembangkan pengawasan strategis dilakukan dengan sosialisasi program pengawasan partisipatif, membangun jajaran kerjasama dengan relawan partisipatif, peningkatan kapasitas dan konsolidasi relawan pengawas pemilihan dan pengembangan manajemen tata kelola pelaporan. Nanti dalam berbagai program sosialisasi pengawasan, komunitas atau forum yang terbentuk itu akan kita ikutkan, nanti komunitas ini akan ikut mensosialisasikan dan aktif mengawasi,” katanya.
Pihaknya merencanakan, forum atau komunitas yang terbentuk akan dideklarasikan pada Sabtu (9/12) mendatang. (Nanda)
