 |
| Walikota Pariaman Mukhlis Rahman menjadi salah satu narasumber/pemateri dalam sosialisasi KPU tentang pemilu serentak 2019 tingkat Kota Pariaman |
Ketua KPU Kota Pariaman Boedi Satria mengatakan, sosialisasi yang dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada pengurus partai politik dan tentang Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu 2019. Selain itu, KPU Kota Pariaman sengaja mengangkat isu gender dan pemilu untuk mendorong pewujudkan keterwakilan perempuan di parlemen pada pemilu 2019 mendatang.
"Kegiatan sosialisasi akan dilakukan kepada seluruh segmen masyarakat dan pihak terkait," sebut Boedi.
Saat ini, kata Boedi, KPU Kota Pariaman tengah melakukan survey tentang sosialisasi peningkatan partisipasi masyarakat. Survey itu kata dia, sekaligus mengukur efektivitas sosialisasi pemilu dan pilkada yang selama ini dilakukan KPU Kota Pariaman.
"Kita lakukan survey untuk mengetahui kegiatan yang seperti apa cocok dilakukan untuk sosialisasi pemilu. Kita juga melakukan pengukuran sejauhamana efektifitas sosialisasi yang selama ini telah KPU lakukan," katanya.
Di sisi lain, diangkatnya tema tentang politik gender adalah upaya KPU Kota Pariaman meningkatkan kapasitas perempuan pada pemilu 2019 mendatang.
Sementara itu, Walikota Pariaman Mukhlis Rahman mengatakan jika pemerintah Kota Pariaman memiliki peran mensukseskan pemilu dan pilkada.
Menurut Mukhlis, peran Pemerintah Kota Pariaman telah diatur oleh perundang-undangan sebatas memfasilitasi penyelenggara pada pelaksanaan pemilu 2019 mendatang.
Ia merinci beberapa peran Pemda pada pemilu yang meliputi penugasan ASN di sekretariat penyelenggara KPU dan Panwaslu, memberikan dukungan dan koordinasi pada pemutakhiran data pemilih, sosilisasi pemilu hingga dukungan pengamanan pemilu 2019.
Menurut Mukhlis, khusus partisipasi pemilih pada pilkada 2018 dan pilpres-pileg 2019, pihaknya terus memberikan dukungan sosilisasi dengan menyampaikan informasi tentang pemilu kepada masyarakat dalam setiap kegiatan pemerintahan, baik di tingkat kota ataupun tingkat desa.
"Pada pemilu 2014 yang lalu berada pada tingkat 71 persen. Tingkat partisipasi tersebut masih di bawah target sebesar 77 persen yang ditetapkan oleh Pemko Pariaman," ungkapnya.
Guna meningkatkan partisipasi, Pemko Pariaman telah melakukan upaya sosialisasi. Pemko Pariaman berupaya meningkatkan partisipasi pemilih dengan telah mulai mensosialisasikan tentang pilkada dan pileg 2019 pada setiap sambutan dengan mengajak masyarakat menggunakan hak pilih, mengratiskan pariwara tentang pilkada di RRI Pariaman, dan memberikan ijin pemasangan spanduk dan baliho di kantor pemerintah.
Dalam berbagai kesempatan, imbuh Mukhlis, ia secara tegas mengatakan jika PNS atau ASN harus menjaga netralitasnya pada pilkada ataupun pemilu nanti.
"Pemerintah daerah jelas perannya hanya sebagai fasilitator, jika ada ASN yang mau jadi tim kampanye mendukung salah satu calon, sebaiknya cuti diluar tanggungan negara. Sikap ASN jelas netral, namun pribadi-pribadi tentu punya pilihan karena mereka juga bagian dari rakyat," pungkasnya. (Nanda)
