 |
| Ketua DPRD Mardison Mahyuddin (kiri) saat berdiskusi dengan anggota DPD RI Leonardy Harmainy (kanan) |
"Misalnya Punggung Lading, aslinya kan Pungguang Ladiang. Lading tidak ada artinya dalam bahasa Indonesia dan bahasa asli Pariaman. Begitu juga dengan nama Manggung, Naras dan banyak lagi nama-nama yang melenceng dari arti yang sesungguhnya," kata Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin di kantor KPU Kota Pariaman, Senin (16/10).
Menurutnya, DPRD saat ini telah mendata semua nama-nama wilayah yang akan dikembalikan ke bahasa Pariaman asli. Nama-nama tersebut setelah data rampung, akan dibahas secepatnya bersama pihak eksekutif, selanjutnya dibuatkan Perdanya.
"Kita menunggu dari eksekutif sebenarnya. Namun setelah pengumpulan data rampung, jika pihak eksekutif belum juga mengajukannya, DPRD bisa mengajukan melalui Perda Inisiatif," sambungnya.
Ia mengatakan nama-nama desa dan kelurahan yang ada sekarang, dahulunya diubah menyesuaikan EYD (ejaan yang disempurnakan). Tapi setelah diubah, banyak masyarakat yang protes karena nama tersebut menjadi kehilangan makna.
Terpisah, Adek (46) warga Pariaman Tengah setuju dengan pengembalian ejaan nama nama daerah di wilayah kota Pariaman. Ia menilai langkah tersebut merupakan pelestarian nilai-nilai asli daerah.
"Memang ada bahasa daerah Minang tidak berubah makna setelah dinasionalisasikan, namun dalam beberapa kasus nama malah kehilangan artinya dan menjadi janggal setelah diubah ke bahasa Indonesia," kata dia.
Ia menilai pihak eksekutif dan legislatif benar-benar mendata secara keseluruhan nama-nama yang akan dikembalikan ke bahasa Pariaman agar tidak ada yang tercecer.
"Supaya tidak sampai merevisi lagi, kan?" pungkasnya. (OLP)
