 |
Hampir empat tahun ia menjabat ketua DPRD, perihal tersebut selalu disepakati dengan baik bersama 19 anggota DPRD lainnya.
"Rapat membahas anggaran itu fokusnya, bukan lokasinya. Orangnya, bukan di mana ia membahas. Jadi, kami lebih memilih melakukan rapat pembahas anggaran di kantor, karena kami fokus mengemban aspirasi masyarakat kota Pariaman," kata Mardison di rumah dinasnya, Minggu (17/9/2017).
Politisi Golkar itu mengatakan, pembahasan anggaran di kantor DPRD akan lebih menguntungkan di banding di hotel-hotel. Apalagi hingga ke luar daerah. Selain menghemat waktu bersama eksekutif, juga menghemat anggaran belanja daerah.
"Lebih baik anggaran tersebut untuk pembangunan agar bisa dinikmati masyarakat," sambungnya.
Pembahasan anggaran hingga ke luar daerah dan menginap di hotel, imbuh Mardison, pasti akan menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat. "Jangan sampai masyarakat berasumsi-asumsi negatif, ini tidak baik bagi kelancaran pembangunan," tandasnya.
Sementara itu ketua PWI Pariaman Ikhlas Bakri mengatakan, pembahasan anggaran di hotel luar daerah, dalam setahun menghabiskan dana hingga ratusan juta rupiah.
"Biasanya tiap tahun dianggarkan dan jumlahnya mencapai Rp200 hingga 300 juta. Kita beruntung DPRD Kota Pariaman selama empat tahun melakukan pembahasan di kantornya sehingga menghemat uang rakyat hingga Rp1 miliar," ucap Ikhlas Bakri.
Ia berharap sikap yang dilakukan oleh DPRD Kota Pariaman menjadi contoh yang baik bagi daerah lainnya. Selaku ketua organisasi profesi wartawan, ia berharap informasi tersebut tersebar hingga seluruh pelosok Indonesia.
"Apa yang dilakukan DPRD Kota Pariaman layak menjadi contoh bagi daerah lain. DPRD adalah lembaga terhormat yang selalu menjadi sorotan publik, mesti menjadi contoh tauladan bagi segenap masyarakat," pungkas Ikhlas. (OLP)
