Walikota Mukhlis didampingi Ketua DPRD Mardison Mahyuddin menerima catatan Gelombang Seismik Gempa 30 September 2009 lalu, yang tercatat di seluruh BMKG di Indonesia dari Kepala BMKG Padang Panjang |
Menurut Walikota Pariaman Mukhlis Rahman, kerjasama dengan BMKG Padang Panjang sebagai bentuk mengurangi dampak resiko saat terjadi bencana. Dengan adanya peringatan dini, menjadi pedoman bagi masyarakat menyikapi kondisi bencana.
"Informasi yang diberikan BMKG sangat berguna bagi masyarakat dalam menyikapi kebencanaan," ungkap Mukhlis.
Kerjasama dengan BMKG, kata dia, juga bukti komitmen pihaknya menyikapi potensi bencana, sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah, sambung dia, mempunyai kewajiban memberikan rasa aman dan tentram kepada masyarakatnya serta selalu siaga, tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana.
Ia menambahkan, mitigasi bencana tidak hanya masalah kesiapsiagaan dalam lingkup tugas penanggulangan bencana semata. Tetapi juga tentang bagaimana sikap mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memohon perlindungan dan ridho-Nya.
“Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT dengan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan-Nya," sebutnya.
Pemko Pariaman sendiri dalam hal mitigasi bencana, telah mengeluarkan Perda Nomor 11 Tahun 2009 Tentang RPJM Kota Pariaman Tahun 2009-2013, butir (ke-4) isinya berbunyi: pembangunan dan sarana prasarana daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, kesesuaian tata ruang dan "mitigasi bencana".
Dalam rakor yang dilaksanakan saat itu, juga dibahas tentang penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) berdasarkan dokumen kajian resiko bencana. Rakor itu menghadirkan konsultan dari BNPB Pusat Rifanse Yusrizal, selaku narasumber paling kompeten dalam mitigasi kebencanaan.
Kepala BPBD Kota Pariaman Yaminurizal menyebut, hanya 45 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia yang didampingi oleh konsultan dari BNPB.
"Baik sebagai tim penyusun, tim tenaga ahli maupun sebagai tim asistensi. Untuk tingkat Sumatera Barat, hanya kota Pariaman mendapatkan pendampingan dari BNPB," kata dia.
Ia berharap, selain pendampingan melalui konsultan, juga diberikan dukungan peralatan mitigasi bencana, baik saat bencana, sebelum dan masa pemulihan.
Saat ini Pemko Pariaman telah membuat sistem peringatan dini gempa/tsunami, jalur evakuasi, sekolah siaga bencana. Kemudian membentuk forum masjid peduli bencana dan menyiapkan perangkat hukum tentang kebencanaan.
Turut hadir dalam kesempatan itu Kepala BMKG Padang Panjang Rahmat Triono, Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin dan Forkopimda Pariaman. (Juned/OLP)