 |
Ia mengatakan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perguruan Tinggi Kesehatan Milik Daerah (PT Kesda) jika ingin bergabung dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
"Pertama lokasi PT Kesda dan PTN harus satu kabupaten/kota. Kedua adanya kesediaan PTN menerima PT Kesda. Ketiga penyerahan aset berupa tanah, gedung, bangunan, sarana prasarana, SDM dan pendanaan. Serta yang terakhir adalah adanya MoU antara Pemda, PTN dan PT Kesda," kata dia.
Ia menambahkan, menyatukan PT Kesda ke PTN karena berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemda, yang mana pemerintah kabupaten/kota dan pemprov tidak lagi menangani urusan perguruan tinggi.
Oleh karena itu, Kemenristekdikti mengambil kebijakan agar kegiatan pendidikan tetap berlangsung dengan menyatukan PT Kesda dengan PTN yang secara geografis letaknya berdekatan.
"Sedangkan bagi yang tidak masuk ke PTN dipersilahkan bergabung dengan Politeknik Kesehatan ke Kementerian Kesehatan atau menjadi perguruan tinggi swasta," ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, ada tiga PT Kesda yang masih belum melengkapi persyaratan yaitu Akper Pemkab Konawe, Akper Pemkab Muna, dan Akper Pemprov Angin Mamiri.
"Serta tujuh PT Kesda yang tidak direkomendasikan masuk ke PTN yaitu Akper milik Pemkab Subang, Pamekasan, Kapuas, Indramayu, Luwuk, Padangpariaman, dan Pemerintah Kota Pasuruan," sambungnya.
Namun dalam hal ini, imbuhnya, Pemda Kabupaten Padangpariaman ingin menyatukan PT Kesda-nya masuk ke PTN.
"Oleh karena itu kami melakukan pengecualian untuk PT Kesda Kabupaten Padangpariaman sehingga melakukan visitasi," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Padangpariaman Suhatri Bur mengatakan, keinginan pihaknya memasukkan PT Kesda daerahnya ke PTN sudah kuat.
"Akper Pemda segera bergabung ke UNP. Apalagi pihak Universitas Negeri Padang (UNP) sebagai PTN tempat bergabung menerima dengan terbuka," kata dia.
Selain itu, pihak UNP juga akan membangun kampus utama di Padangpariaman sehingga persayaratan lokasi PTN dengan PT Kesda harus berdekatan dapat teratasi.
Dalam visitasi tersebut pihak Kemenristekdikti akan mengambil aset baik peralatan, tanah, maupun SDM yang PNS sedangkan non PNS, tidak.
Untuk itu, wakil bupati siap memberdayakan non PNS tersebut karena telah lama berbakti kepada Padangpariaman. (Tim)
