 |
Hal itu diungkapkanya saat membuka fasilitasi bimbingan teknis dan sertifikasi SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi angkatan muda Indonesia di Hotel Nan Tongga Pariaman, Selasa (24/7/2017).
Kegiatan tersebut merupakan kerjasama Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi (BBPPKI) Medan, Kominfo RI dengan Dinas Kominfo Kota Pariaman dari tanggal 24 hingga 28 Juli 2017 yang diikuti oleh 80 orang peserta tamatan SMK, D3 dan S1 bidang komputer di Kota Pariaman.
Dikatakan Genius, sertifikasi diperlukan menjadi jaminan kepada tenaga kerja pemegang sertifikasi: bahwa memang memiliki keahlian.
"Sertifikasi sama halnya dengan SIM yang menegaskan bahwa seseorang mampu mengemudi," ujarnya.
Kata dia, keterampilan komputer dibutuhkan seluruh bidang lapangan kerja. Seperti bidang perbankan dan bidang akuntansi. Selain sertifikasi keahlian tenaga kerja, tenaga kerja mesti ditunjang dengan kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni.
Ia menambahkan, penandatangan MoU dengan BBPPKI Medan dengan Pemko Pariaman adalah keberlanjutan kegiatan sertifikasi kepada angkatan kerja muda yang dilaksanakan beberapa kali hingga tahun depan.
Tidak hanya sertifikasi di bidang TIK, Pemko Pariaman akan bekerjasama dengan kementerian untuk melakukan sertifikasi bidang lainnya seperti sertifikasi bidang tata boga, sertifikasi tour guide dan sertifikasi perhotelan.
"Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia, sertifikasi profesi dan kemampuan bahasa Inggris sangat diperlukan. Memiliki sertifikasi dan kemampuan bahasa asing menambah daya saing di dalam pasar bebas Asia ini," ulasnya.
Kepala BBPPKI Medan, Irbar Samekto mengatakan, sertifikasi SKKNI dilaksanakan 24 kali dalam tahun 2017 di wilayah kerja BBPPKI yang meliputi Provinsi Nanggoe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepri, Riau dan Kalimantan Utara.
"Pertengahan tahun selalu dilakukan penghematan anggaran, namun kegiatan SKKNI di Kota Pariaman akhirnya dapat dilaksanakan karena dianggap penting dalam mewujudkan nawacita presiden," kata dia.
Dikatakannya, hasil penelitian, Indonesia berpotensi menjadi negara dengan perkembangan ekonomi dengan kebutuhan 133 juta tenaga kerja. Namun permasalahan di bidang ketenagakerjaan adalah ketidakcocokan latar pendidikan dengan lowongan yang tersedia serta tidak adanya sertifikasi keahlian pekerja.
"Untuk menyelesaikan hal itu, diperlukan langkah-langkah yang tidak biasa, salah satunya melalui sertifikasi ini," ujarnya.
Sebagai kelanjutan kerjasama sertifikasi keahlian profesi BBPPKI dengan Diskominfo Kota Pariaman, dapat dilakukan sharing anggaran pelaksanaan kegiatan agar kegiatan sertifikasi dilakukan lebih sering lagi.
"Adanya dukungan dan sharing anggaran dalam kegiatan ini, tentu bisa kita laksanakan lebih luas lagi ke depan," harapnya.
Dia berharap 80 peserta sertifikasi TIK mengikuti kegiatan dengan serius agar dinyatakan lulus.
Nanda
