 |
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Mardison Mahyuddin, didampingi Wakil Ketua Jonh Edwar dan Syafinal Akbar. Hadir Wakil Walikota Genius Umar, Forkopimda, Sekda, Kepala SOPD dan undangan lainnya.
Mukhlis Rahman mengatakan LKPD Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016 sudah diperiksa oleh BPK RI perwakilan Sumbar dengan meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Prestasi serupa kata dia sudah empat kali diraih, namun baru kali ini secara berturut-turut pada tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016.
Prestasi WTP kata Mukhlis berkat kerja keras prangkat daerah didukung oleh kerja sama yang baik dengan DPRD Kota Pariaman. Dikatakan, ke depannya diharapkan prestasi tersebut dapat dipertahankan, dan bahkan ditingkatkan kualitasnya.
Mukhlis menyebutkan laporan realisasi anggaran Pemko Pariaman tahun anggaran 2016, target pendapatan sebesar Rp599.857.784.593,30 terealisasi sebesar Rp621.535.178.051,91 atau 103,61%.
Dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2015 sebesar Rp573.471864.431,50 maka terjadi kenaikan sebesar Rp48.063.313.620,41 atau 8,38%.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2016 target sebesar Rp33.298.813.558,30 realisasi sebesar Rp29.680.784.157,91 atau 89,13%. Jika dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2015 sebesar Rp29.897.289.136,50, mengalami penurunan sebesar Rp216.504.978,59 atau 0,72%. PAD ini terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
“Sedangkan belanja daerah tahun anggaran 2016 target sebesar Rp642.540.177.552,57 terealisasi Rp588.631.493.406,93 atau 91,61%. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2015 sebesar Rp555.963.445.127,00 terdapat kenaikan sebesar Rp32.668.048.279,98 atau 5,88%,” ujar Mukhlis.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin mengatakan pihaknya akan menindak lanjuti LKPD Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016 dengan agenda rapat-rapat berikutnya sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh undang-undang yang berlaku.
Pihaknya juga menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah daerah yang sudah mampu menyajikan laporan keuangan yang baik sehingga mendapatkan opini WTP dari BPK RI.
Kata Mardison, pihaknya melalui Badan Musyawarah sudah menjadwalkan pembahasan LKPD pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016 tersebut. Untuk itu dia meminta pada seluruh pihak yang terkait untuk mematuhi agenda tersebut.
Doni
