 |
| Muhammad Fadhly |
Pasca keberangkatan dia mengikuti training, pelaksana harian dijabat oleh sekretaris dinas, Martoni. Dalam wawancara via pesan media sosial, Muhammad Fadhly menjelaskan bahwa Dinas Dukcapil akan bisa berjalan on the track sesuai SOP, karena telah dilatih untuk itu.
"Instrumennya pun sudah tersedia dan tim kerja kami sudah dilatih sampai kepada hal-hal detail. Saya juga bisa melakukan pemantauan jarak jauh, baik via CCTV maupun kinerja para operator dari laporan-laporan hasil pekerjaan mereka berdasarkan user id masing-masing," ungkap Fadhly.
Fadhly menyebut bahwa hal yang mungkin menjadi keluhan bagi masyarakat adalah menunggu penandatanganan basah karena itu sudah diatur oleh undang-undang. Tetapi ini juga telah diatur dengan SOP, bahwa pelayanan tunda di saat kepala dinas berhalangan akan dikirimkan via pos ke alamat rumah masing-masing (delivery service) dengan semua biaya ditanggung oleh pemerintah daerah.
Dinas dengan rata-rata kunjungan 200 pelayanan setiap hari ini, juga menyediakan layanan pengaduan pada SMS nomor 08116943000 dan layanan yelepon pada 0751 93399.
Masyarakat dapat memanfaatkan sarana tersebut untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Misalnya pengurusan pindah yang datanya masih di perantauan --sementara sudah berdomisili kembali di kampung halaman-- dinas akan membantu memfasilitasi porses pindahnya.
Disinggung mengenai training ke Seoul, Korea Selatan, dia menjelaskan bahwa keikutsertaannya pada training itu berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang memberikan kesempatan kepada 10 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Indonesia di antaranya Padangpariaman, Belitung, DKI Jakarta, Kabupaten Bandung, Kota Semarang.
"Kami sedang mengikuti training Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) and Nasional Identity Management System, e-Learning Course and e-Govenrment. Training ini dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan di bidang pencatatan sipil dan penerapan identitas tunggal yang saat ini telah berjalan yaitu KTP Elektronik. Banyak pengalaman yang bisa dijadikan pembanding untuk menjadi lebih baik dari negara-negara lain," tuturnya.
Terpisah, Bupatipadang Pariaman Ali Mukhni menjelaskan telah menerima surat pemberitahuan tentang keikutsertaan Kadisdukcapil pada diklat itu.
"Ini adalah penghargaan pemerintah atas prestasi pelayanan yang berkesinambungan dan kami mendorong semua ASN untuk meningkatkan kompetensi diri agar dapat bekerja secara profesional. Tidak cukup hanya dengan diklat penjenjangan, diklat teknis lain harus diikuti apalagi yang berstandar internasional dan dibiayai oleh Bank Dunia serta perguruan tinggi Korea Selatan seperti yang diikuti sekarang," ucap dia.
Ia menjelaskan bahwa sesuai Renstra Kabupaten Padangpariaman, pihaknya terus membenahi kualitas data kependudukan menuju e-Government yang lebih nyata dan mendukung Kabupaten Padangpariaman Smart-City.
Saat ini Dinas Kependudukan telah melangkah kepada fase ketiga yaitu pemanfaatan data kependudukan bagi kepentingan publik dan pembangunan khususnya dalam pengambilan kebijakan.
Dua fase sebelumnya adalah fase pendataan penduduk dan fase peningkatan kualitas data penduduk yang saat ini terus berjalan karena perkembangannya yang sangat dinamis.
Pada fase pemanfaatan data kependudukan, Dinas Dukcapil telah menyediakan data warehouse yang telah siap digunakan.
Dinas Dukcapil menghimbau OPD lain agar membangun aplikasi dalam setiap pelayanan baik internal maupun untuk masyarakat sehingga bisa tersambung dengan data kependudukan apabila layanan tersebut membutuhkan elemen data kependudukan.
"Kita akan terus melalukan percepatan untuk e-Government pada tingkat lokal di Kabupaten Padangpariaman dengan basis data kependudukan," pungkas Fadhly.
ASM
