 |
Opini WTP tersebut berkat hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan daerah (LKPD) Kota Pariaman tahun 2016. Dengan diraihnya opini tersebut, Kota Pariaman sukses meraih WTP untuk yang keempat kalinya.
Menurut Ketua BPK Perwakilan Sumbar, Eliza, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Pariaman tahun anggaran 2016, meliputi neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material dan sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN).
BPK menurut dia juga melakukan pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan, serta ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung pada material terhadap penyajian laporan keuangan.
Eliza mengatakan, pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
Opini yang diberikan oleh pemeriksa, imbuh dia termasuk opini WTP merupakan pernyataan pemeriksa mengenai “kewajaran” laporan keuangan bukan merupakan “jaminan” tidak adanya temuan.
"Hal ini perlu kami sampaikan mengingat masih banyak terjadinya kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna Opini BPK. Jangan terpengaruh dengan berita di TV, itu oknum. Secara organisasi, khusus di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, kami menjaga integritas dan profesionalitas serta tak ada negosiasi," jelasnya.
Walikota Pariaman Mukhlis Rahman mengapresiasi kinerja jajarannya yang telah kembali mampu meraih opini WTP secara berturut-turut. Ke depan pihaknya akan lebih meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
"Alhamdulillah Pemerintah Kota Pariaman kembali raih WTP yang keempat kali. Ini prestasi berkat dukungan OPD dan masyarakat," ujar Mukhlis didampingi Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin.
TIM
